Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal hingga Pasar Selama 3 Bulan

- Selasa, 3 Agustus 2021 | 16:38 WIB
Sri Mulyani berikan insentif pajak 3 bulan (Foto: Shutterstock)
Sri Mulyani berikan insentif pajak 3 bulan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Masyarakat dan dunia usaha boleh bernafas lega saat pandemi ini, sebab pemerintah memberikan insentif pajak. Insentif tambahan ini berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10% diberikan ke sektor usaha perdagangan eceran.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan hal ini tertuang melalui PMK Nomor 102/PMK.10/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tanggal 30 Juli 2021. Keringanan ini berlaku hingga tiga bulan dimulai pada Agustus dan berakhir pada Oktober.

“Tambahan insentif ini adalah bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan akan diberikan selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2021. Pemerintah berharap insentif ini dapat semakin membantu beban sektor ritel selama pandemi”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Selasa (3/8/2021), dikutip dari Okezone.

Insentif PPN DTP Sewa Ruangan ini akan membantu pelaku sektor ritel yang sangat terdampak PPKM, khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir. Peruntukan insentif ini tidak terbatas pada pedagang eceran yang berada di pusat perbelanjaan saja, tetapi juga yang berada di pasar rakyat, komplek pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara luas.

Peningkatan kasus Covid-19 akibat merebaknya varian Delta direspons cepat oleh Pemerintah dengan menginjak rem pengetatan restriksi dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. Implikasinya, aktivitas masyarakat menurun selama bulan Juli 2021.

Pemerintah menyadari pentingnya pengendalian Covid-19 untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Meninjak rem restriksi aktivitas adalah pilihan yang harus dilakukan untuk menghambat penyebaran penularan. Kebijakan PPKM Level 4 adalah langkah perlu agar penularan Covid-19 tidak eskalatif dan kurva pandemi dapat kembali menurun. Kebijakan restriksi mobilitas ini sifatnya sementara dan terus dievaluasi secara periodik untuk disesuaikan level restriksinya sesuai perkembangan parameter pengendalian pandemi. Kebijakan restriksi mobilitas juga disertai kebijakan komplementer yang dibutuhkan untuk pengendalian pandemi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan tes, lacak, isolasi, serta terus mengakselerasi tingkat vaksinasi. Pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, karena kerja sama mengendalikan pandemi antara Pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk mendorong kinerja pemulihan ekonomi. (*)

Editor: Rahma Nurjana

Sumber: okezonenews.com

Tags

Terkini

DANA Tawarkan Harga Pulsa Kompetitif

Jumat, 24 September 2021 | 16:30 WIB

Permintaan Meningkat, Harga Minyak Dunia Naik Pagi Ini

Jumat, 24 September 2021 | 08:15 WIB

Bank Nagari Luncurkan Kredit MaRandang di Payakumbuh

Kamis, 23 September 2021 | 18:50 WIB

DPR Restui Suntikan PMN Rp 5,48 T buat BNI & BTN di 2022

Kamis, 23 September 2021 | 00:14 WIB
X