Hanya 21 Ribu LKM Terdata

- Selasa, 10 Maret 2015 | 19:23 WIB

Firdaus di­dam­pingi Kepala OJK Sumbar M. Ilham. Turut hadir juga Kepala Departemen Pengawasan IKNB OJK M. Ihsanuddin dan Direktur LKM Suparlan. “Pemerintah sendiri kesulitan men­dapatkan berapa data pasti LKM ini. Ditaksir mencapai 90 ribu unit. Namun dua tahun diinventarisir OJK, baru ditemukan 21 ribu unit LKM,” kata Firdaus.

Dikatakannya, melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM yang berlaku mulai 8 Januari 2015,  saat ini pemerintah berupaya untuk merevitalisasi kembali keberadaan LKM.

Dikatakannya, LKM sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Sejak tahun 1990-an LKM telah turut serta menjadi ujung tombak  perekonomian masyarakat.

Dua kunci sukses LKM yakni persyaratan yang mudah (tanpa agunan) dan cepat (ada saat dibutuhkan) membuat perannya sangat vital dalam membantu permodalan usaha mikro.

“Nah dengan revitalisasi LKM, maka keberadaan LKM akan semakin berdaya, LKM punya payung hukum dan akan semakin banyak pula pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan.

Pelaku usaha mikro yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan akses perbankan, bisa mendapatkan pendanaan untuk usahanya melalui LKM,” terangnya.

Sesuai peraturan pelaksanaan UU, lanjut Firdaus, seluruh LKM harus melapor pada OJK untuk pengukuhan. Diberikan tenggat waktu untuk LKM hingga 8 Maret 2016 mendatang.

“Mulai 8 Maret 2015 kita telah memulainya, namun demikian sampai saat ini belum ada satupun LKM yang melaporkan usahanya ke OJK untuk legalitas hukum.

Padahal dengan berbadan hukum, maka banyak keuntungan yang bisa didapat LKM. LKM bisa mendapatkan modal bergulir dari pemerintah, bisa jadi agen perbankan dan tentunya lebih dipercaya.

Adapun kegiatan usaha LKM meliputi pembiayaan dalam usaha skala mikro, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi dan pengembangan usaha.

“Bentuk badan hukum LKM bisa berupa koperasi atau perseroan terbatas (PT). Kalau berbentuk PT, maka sahamnya paling sedikit 60 persen harus dimiliki pemda kabupaten/kota atau desa/kelurahan.

Untuk menjamin simpanan masyarakat, lanjut Firdaus, pemerintah daerah atau LKM dapat membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Untuk mengawasi LKM, maka OJK merangkul SKPD di kabupaten/kota di seluruh tanah air termasuk juga halnya di Sumbar. Pelatihan untuk SKPD di Sumbar digelar 10-12 Maret 2015 ini di Hotel Mercure. (h/ita)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Jamaah yang Sudah Divaksin Sinovac Dibolehkan Umrah

Selasa, 19 Oktober 2021 | 05:10 WIB

Selama Pandemi, Kasus Bunuh Diri di Thailand Meningkat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:40 WIB

Kecelakaan Pesawat di Rusia, 16 Orang Dilaporkan Tewas

Minggu, 10 Oktober 2021 | 20:35 WIB

Terpopuler

X