Bareskrim Sita Pagar Rel KAI, Basko : Keadilan Masih Ada

- Rabu, 2 Mei 2018 | 10:40 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM—H Basrizal Koto mengapresiasi tindakan Tim Bareskrim Mabes Polri menyita pagar rel kereta api yang dipasang pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar di areal Hotel dan Mall Basko.

“Saya percaya keadilan masih ada di negeri ini. Terima kasih Bareskrim, semoga dalam waktu dekat segera ditetapkan tersangkanya,” kata Basko, panggilan akrab Basrizal Koto kepada wartawan, di Jakarta, Senin (30/4).

Pernyataan itu disampaikan Basko menanggapi penyitaan pagar rel kereta api yang dilakukan tim Bareskrim, akhir pekan lalu. Tindakan ini merupakan proses lanjutan dari laporan Basko ke Bareskrim atas eksekusi yang diduga melanggar hukum pertengahan Januari lalu.  

Waktu itu, persisnya 18 Januari 2018, pihak PT KAI bersama juru sita dan panitera PN Padang dan dikawal ratusan aparat, masuk ke lahan belakang Basko Hotel dan Mall untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Basrizal protes, sebab dia bukanlah pihak yang berperkara dalam putusan tersebut.

“Saya sudah tunjukkan lahan yang mau dieksekusi itu punya sertifikat sah atas nama saya pribadi, bukan PT BMP yang berperkara dengan PT KAI. Sertifikat HGB 200, 201 dan 205 atas nama saya itu pernah digugat ke PTUN oleh PT KAI. Sampai Mahkamah Agung, gugatan PT KAI itu ditolak. Artinya, sampai saat ini, sertifikat itu sah dan kuat,” kata Basrizal.

Tapi, protes dan bukti sertifikat itu, tidak digubris sama sekali. Eksekusi tetap dijalankan. Tidak hanya sekadar memancang dan memagar dengan besi rel kereta api dengan luas yang melampaui batas, bahkan bangunan belakang hotel dan mall dihancurkan dengan alat berat.

“Saat itu saya benar-benar merasa dizalimi. Imej yang dibangun bahwa saya ini perampas tanah negara, sungguh luar biasa. Hampir tidak ada yang percaya di daerah ini bahwa saya punya sertifikat. Tanah itu saya beli, sebagian saya bebaskan dari masyarakat yang menempatinya, lalu secara resmi kami urus sertifikatnya ke BPN,” ujar pengusaha yang diundang berinvestasi di kampung halamannya sendiri.

Merasa dizalimi dan diperlakukan tidak adil, akhirnya Basrizal memperjuangkan haknya ke Bareskrim Mabes Polri.

Bersama penasehat hukumnya, Jon Mathias, Basko  melaporkan perkara ini ke Bareskrim di Jakarta pada 26 Januari 2018. Tindak pidana yang dilaporkan meliputi tindak pidana penyerobotan, penyalahgunaan wewenang, pengrusakan dan memasuki pekarangan tanpa hak seperti yang diatur dalam Pasal 385, 421, 406 dan 167 KUHP.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Soal Covid-19, China Tuding AS yang Salah

Jumat, 30 Juli 2021 | 13:15 WIB
X