KPK Bisa Supervisi Kasus SPj Fiktif di Sumbar?

Administrator
- Senin, 14 Januari 2019 | 20:20 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Terpecahnya konsentrasi penyidik dalam penanganan berbagai kasus, menurut Koordinator Lembaha Integritas Arief Paderi, bukan alasan yang tepat untuk menunda penanganan kasus SPj Fiktif Jilid II yang hingga kini terkesan mangkrak. Menurutnya, bila perlu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bisa mengambil tanggung jawab untuk melanjutkan proses penanganan.

"Selama ini dilakukan supervisi oleh KPK, tetapi apa hasilnya dan bagaimana tindaklanjutnya kita tidak mengetahui. Kalau seperti ini supervisi KPK terhadap lembaga penegak hukum lainnya, tentu masyarakat sangat menyayangkannya," kata Arief, Minggu (13/1).

Arief menyebutkan, jika kasus tersebut tidak mungkin lagi disegerakan oleh pihak kepolisian, maka akan sangat bijak bila KPK tampil mengambil alih penanganan selanjutnya. "Sebenarnya kami mendesak KPK untuk ambil kasus ini, karena melihat jumlah dan aliran dananya yang cukup besar. Secara aturannya, memang pas KPK yang menangani," katanya lagi.

Sebelumnya kepada Haluan, Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan, pihaknya bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif jilid II jika memang penanganan macet di Bareskrim Polri. “Kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian ataupun kejaksaan harus ditangani dengan autentik, meskipun memang dalam pembuktian ada kendala-kendala yang dihadapi,” kata Febri usai menjadi pembicara dalam seminar penindakan korupsi yang dilaksanakan di Universitas Negeri Padang (UNP) beberapa waktu lalu.

Setiap penanganan kasus korupsi, termasuk kasus SPj fiktif, menurut Febri memang harus dituntaskan. "Pastinya masyarakat sangat menunggu bagaimana hasilnya, sama seperti perkara-perkara lainnya. Sebab itu, setiap penegak hukum, termasuk KPK punya kewajiban untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi yang sudah ditangani. Penegak hukum wajib bekerja maksimal dalam menangani perkara, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya," kata Febri.

Febri mengatakan, KPK bisa mengambil alih penyelesaian perkara korupsi apabila ada permasalahan dalam penanganannya. Begitu juga dengan kasus SPj fiktif yang baru menyeret satu nama ke balik jeruji besi. “Bisa saja diambil alih kalau memang macet. Namun sejauh ini kami (KPK) menilai Polri masih bagus dalam menangani kasus ini (SPj) fiktif. KPK siap membantu jika memang dibutuhkan," tambahnya lagi.

KPK dalam posisi menunggu jika Bareskrim Polri meminta dukungan dalam upaya pengusutan kasus SPj fiktif. Jauh-jauh hari, KPK telah memberikan dukungan berupa fasilitasi ahli pada jilid pertama kasus tersebut yeng telah tuntas bersidang dengan jatuhnya vonis sembilan tahun untuk terpidana Yusafni .

KPK juga menilai, jika ditemukan sejumlah fakta baru di persidangan kasus tersebut pada jilid pertama, maka sudah pada tempatnya ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang berwenang atas kasus tersebut. “Jika sebuah kasus yang ditangani dipersidangan memunculkan sejumlah fakta baru, tentu sebaiknya ditindaklanjuti. Namun, hal ini menjadi domain penegak hukum yang menangani kasusnya. KPK pada prinsipnya, dapat memberikan dukungan, sesuai kewenangan koordinasi dan supervisi yang diatur undang-undang,” kata Febri.

Febri pernah menyampaikan, Unit Koordinasi dan Supervisi bidang penindakan KPK telah memberikan dukungan berupa fasilitasi ahli pada penanganan kasus jilid pertama SPj fiktif dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. “Jika nanti ada permintaan dukungan lagi, sesuai kewenangan KPK tentu akan kami tindaklanjuti,” sebutnya lagi.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pembakaran Masjid di Siprus Dapat Kecaman dari Turki

Selasa, 7 Desember 2021 | 06:00 WIB

Masjid Agung Cordoba Alami Masalah 'Kritis'

Selasa, 7 Desember 2021 | 01:41 WIB

Gunung Fuji di Jepang Dikabarkan Akan Meletus

Minggu, 5 Desember 2021 | 05:05 WIB

Calon Diplomat Ikuti Sekolah Dinas Luar Negeri

Selasa, 30 November 2021 | 17:54 WIB
X