SPj Fiktif II Masih Jalan di Tempat

- Jumat, 25 Januari 2019 | 09:59 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Penanganan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) Fiktif jilid II di Sumbar dengan kerugian negara Rp62,5 Miliar masih jalan di tempat. Subdit Dit Tipidkor Mabes Polri selaku penegakan hukum yang menangani kasus tersebut masih belum memberikan informasi terkait pengembangan pengusutan. Padahal, selama persidangan jilid pertama kasus yang sama, terpidana Yusafni alias Ajo telah membeberkan keterangan yang seyogyanya memudahkan kerja penyidik.

Terkait lambannya penanganan penyidik Mabes Polri, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand mengaku telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi atas kasus tersebut. "Kami sudah mengirimkan surat ke KPK, agar melakukan supervisi terhadap kasus korupsi dengan nominal terbesar di Sumbar ini. Agar kasus itu benar-benar diselesaikan," kata Direktur Pusako Unand, Feri Amsari kepada Haluan, Selasa (22/1) lalu.

Menurut Feri, ada dugaan yang tidak benar dalam upaya penanganan kasus tersebut, karena perkembangan kasus tersebut sudah lama tidak ada kejelasan dari penyidik Mabes Polri. Padahal, sebelumnya sudah terdapat pelaku yang sudah divonis awal tahun lalu pada kasus jilid pertama. "Sepertinya ada yang tidak beres, mengapa sampai kini masih juga belum selesai," katanya.

Sebelumnya, koordinator Lembaga Antik Korupsi Integritas, Arief Paderi mengatakan, KPK harus serius melakukan supervisi. Karena selama ini diketahui kasus tersebut berada di bawah supervisi KPK, akan tetapi hingga saat ini masyarakat tidak mengetahui apa hasil dari supervisi yang dilakukan oleh KPK.

"Selama ini dilakukan supervisi oleh KPK, tetapi apa hasilnya dan bagaimana tindaklanjutnya kita tidak mengetahui. Kalau seperti ini supervisi KPK terhadap lembaga penegak hukum lainnya, tentu masyarakat sangat menyayangkannya," kata Arief.

Lebih lanjut disebutkannya, apabila penanganan kasus itu tidak mungkin dilanjutkan oleh pihak kepolisian, ia sangat berharap untuk mengambil alih penanganan kasus ini. "Sebenarnya, kami mendesak KPK untuk ambil alih kasus ini, karena melihat jumlah dan aliran dananya, secara aturannya sudah pas KPK yang menangani. Setidaknya KPK serius dalam supervisinya," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, di sela diskusi publik Potret Kebijakan dan Anggaran Lingkungan Hidup, di Hotel Grand Inna Padang, Selasa (22/1) lalu, tidak membantah bahwa memang pihaknya melakukan pengawalan terhadap kasus tersebut, di mana dalam perjalanan kasus jilid pertama telah menjerat terpidana Yusafni.

“Tim monitoring dari KPK selalu merekam perjalanan sidang tersebut. Itu kan kasus, walau pun kami melakukan pengawasan terhadap kasusnya, itu tidak bisa disampaikan di sini," kata Laode.

Sebelumnya, penanganan SPj Fiktif jilid II ditunda oleh Subdit Dit Tipidkor Bareskrim Polri karena terbagi fokus dengan penangan kasus korupsi PT Pertamina EP Cepu blok Alas Dara Kemuning dengan kerugian negara mencapai Rp178 miliar.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Innalillahi, 46 Orang Tewas akibat Banjir di India

Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:35 WIB

Jamaah yang Sudah Divaksin Sinovac Dibolehkan Umrah

Selasa, 19 Oktober 2021 | 05:10 WIB

Selama Pandemi, Kasus Bunuh Diri di Thailand Meningkat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:40 WIB

Kecelakaan Pesawat di Rusia, 16 Orang Dilaporkan Tewas

Minggu, 10 Oktober 2021 | 20:35 WIB
X