Tata Kelola Hotel Balairung Harus Diubah

Administrator
- Selasa, 5 Februari 2019 | 21:04 WIB

"Apakah kekeliruan itu dilanjutkan atau akan dihentikan, ini yang perlu dipertanyakan. Saya sudah pernah sampaikan ini keliru. Kalau mau membangun ekonomi Sumbar, mestinya DKI yang investasi di Sumbar, bukan sebaliknya. Apa Sumbar ini daerah surplus modal sehingga perlu investasi di DKI sebesar Rp160 miliar. Malah ini bisa menjadi sinyal bagi masyarakat dan investor bahwa Sumbar kaya modal," katanya, Selasa (1/1).

Syafruddin berharap agar Pemprov Sumbar meninjau kembali segala kebijakan yang berkaitan dengan Hotel Balairung. Sebab, secara nyata hotel tersebut sama sekali tidak memperkuat citra Sumbar di dunia investasi dan bisnis. “Terlebih, biaya untuk mengawal BUMD itu tidak murah. Untuk apa dipertahankan,” ucapnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Polda Sumbar tengah menyelidiki dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung Jakarta yang dibangun menggunakan anggaran daerah Pemprov Sumbar, dan dikelola dalam bentuk Badan BUMD. Polisi menargetkan, pemanggilan para saksi mulai dilakukan awal 2019.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta mengatakan, penyelidikan yang dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat, yang menduga telah terjadi praktik korupsi dalam usaha pembangunan dan pelaksanaan operasional hotel tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno beberapa waktu lalu telah menyangkal dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung. Ia menilai, minimnya kontribusi hotel yang dikelola dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu terhadap pemasukan daerah, tidak dapat menjadi pijakan untuk memberi cap bahwa hotel tersebut memiliki manajemen yang buruk.

"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Saya tidak akan intervensi. Namun, kita harus menelaah dulu, inti persoalannya itu di mana. Memang, selama ini Hotel Balairung hampir tidak memberikan deviden untuk kas daerah. Akan tetapi, bukan berarti kita bisa bilang kalau hotel itu merugi," ujarnya, usai menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bulan lalu.

Secara keuangan, kata Irwan, Hotel Balairung memang tampak merugi. Namun secara bisnis, Hotel Balairung justru dalam keadaan untung. Hal itu dapat terlihat dari tingkat okupansinya yang terbilang tinggi, yakni selalu di atas 60 persen dari total kamar yang tersedia.

"Nah, jadi kenapa secara keuangan kelihatannya merugi? Pertama, Gedung Balairung yang sekarang menjadi hotel itu, saat awal dibangun tahun 2007 dimaksudkan untuk menjadi gedung kantor dengan investasi besar. Seperti halnya kalau kita bangun rumah sendiri, dibangun sebagus mungkin. Dindingnya tinggi, temboknya tebal, lantainya tebal, dan sebagainya. Ternyata pada 2009, lewat Perda, diubah menjadi hotel," kata Irwan.

Sementara itu, tentang usulan Pansus DPRD Sumbar untuk menggaet pihak ketiga, Irwan Prayitno mengaku telah menindaklanjuti usulan itu. Ia telah menawarkan kepada beberapa grup hotel besar seperti Ibis, Santika, Novotel, dan lain-lain untuk mengelola Hotel Balairung. Akan tetapi, usaha tersebut belum membuahkan hasil. (h/len)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Calon Diplomat Ikuti Sekolah Dinas Luar Negeri

Selasa, 30 November 2021 | 17:54 WIB

156 Jiwa Meninggal Akibat Kolera di Afrika Barat

Selasa, 30 November 2021 | 13:33 WIB

Raja Salman Cari Investor dan Siap Tawarkan 160 Proyek

Senin, 29 November 2021 | 22:35 WIB
X