HARIAN HALUAN- Amerika Serikat (AS) mengklaim Korea Utara kirimkan mata-mata di seluruh perusahaan di dunia.
Dilansir dari Pikiran-rakyat.com, AS menyebutkan, mata-mata dari Korea Utara menyamar menjadi pekerja dengan kewarganegaraan AS atau negara non-Korea Utara lainnya.
Menurut Departemen Keuangan AS, Korea Utara dengan sengaja mengirim ribuan pekerja IT yang terampil ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.
Baca Juga: Presiden RI Perbolehkan Tidak Pakai Masker, Ini Syarat dan Alasannya
Di luar Korea Utara, mereka akn menyamar menjadi masyarakat biasa dan menyasar pekerjaan di perusahaan-perusahaan digital terutama di sektor IT.
Berdasarkan investigasi dari Biro Investigasi Federal AS (FBI) yang berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, para mata-mata tersebut akan mendapatkan pendapatan yang kemudian akan disalurkan untuk senjata pemusnah massal seperti nuklir.
“Korea Utara mengirim ribuan pekerja IT yang sangat terampil di seluruh dunia untuk menghasilkan pendapatan yang berkontribusi pada senjata pemusnah massal (WMD) dan program rudal balistiknya, yang melanggar sanksi AS dan PBB,” tutur salah satu pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat tersebut.
Mereka mengklaim para mata-mata yang menyamar sebagai pekerja IT ini menyasar bagian pengembangan perangkat lunak maupun aplikasi seluler.
Baca Juga: Usai Terpolarisasi Akibat Sistem Politik, Ketua DPD LaNyalla Sebut Ukhuwah Harus Diperjuangkan
“Pekerja IT ini memanfaatkan tuntutan yang ada untuk keterampilan IT tertentu, seperti pengembangan perangkat lunak dan aplikasi seluler, untuk mendapatkan kontrak kerja lepas dari klien di seluruh dunia," sambungnya.
Departemen Keuangan AS mengingatkan beberapa dampak berbahaya jika mempekerjakan para mata-mata tersebut. Selain kemungkinan mereka dipekerjakan Korea Utara secara paksa, AS mengingatkan risiko adanya pencurian.
Pencurian tersebut menyasar beberapa hal, mulai dari intelektual, data, hingga dana dan merusak reputasi.
Baca Juga: Polemik Tumpukan Sampah di Bukittinggi Ternyata Imbas Ketidakdisiplinan Masyarakat
Karena itu, AS turut mengingatkan untuk tidak mempekerjakan pekerja IT dari Korea Utara bila mengetahuinya.
“Mempekerjakan atau mendukung kegiatan pekerja IT DPRK menimbulkan banyak resiko, mulai dari pencurian kekayaan intelektual, data, dan dana hingga kerusakan reputasi dan konsekuensi hukum, termasuk sanksi di bawah otoritas Amerika Serikat dan PBB," ucap Sekretaris Pers Departemen Luar Negeri Ned Price dalam kesempatan yang berbeda.
