Logo Harianhaluan

Gubernur Lemhannas Sebut Turunkan Baliho Habib Rizieq Bukan Kewenangan Tentara

Gubernur Lemhannas Sebut Turunkan Baliho Habib Rizieq Bukan Kewenangan Tentara
Ilustrasi 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo tak setuju dengan sikap TNI yang ikut menurunkan baliho Habib Rizieq Syihab. Sebab, hal itu dinilai bukan kewenangan dari tentara. Agus mengutip Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Di situ mengatur terkait tugas TNI yang hanya bisa diperintah oleh Presiden. Pada pasal 17 UU Nomor 34 Tahun 2004 menerangkan, kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada presiden. Sehingga, Agus menegaskan, tidak mungkin ada orang selain presiden yang bisa mengerahkan kekuatan TNI.

Baca Juga : Banjir dan Longsor juga Menerjang Kota Manado, 5 Orang Meninggal

"Fungsi pertahanan nasional selalu bersifat nasional, jadi tanggung jawab ada di pemerintah pusat, presiden. Artinya, satuan TNI ada di mana pun tidak bisa dipakai kepala daerah, yang bisa menggunakan TNI hanya presiden," kata Agus dalam Forum Diskusi Gubernur Lemhannas RI, Kamis (26/11).

"Kalau pemda butuh bantuan TNI, dia lapor dulu pada presiden. Bahwa yang bisa melakukan pengerahan ini adalah otoritas politik. Mengapa? Karena pusat ini presiden yang mendapat pinjaman kedaulatan rakyat melalui pemenangan Pilpres. Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, tidak memegang otoritas politik. TNI tidak bisa menginisiasi kekuatan TNI, atau pengerahan TNI," tambah Agus.

Baca Juga : Kabar Gembira bagi PNS, Empat Jabatan Ini Dapat Tunjangan

Diketahui, beberapa hari lalu, beredar video berdurasi 11 detik memperlihatkan sekelompok orang berseragam loreng tengah menurunkan spanduk bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Video itu beredar di media sosial.

Rupanya, perintah tersebut datang langsung dari Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Alasannya, Satpol PP DKI tak mampu menurunkan karena selalu dipasang lagi oleh FPI.

Baca Juga : Kapal China Menyusup di Perairan Indonesia, LaNyalla: Ini Warning Bagi Pertahanan Negara

Agus mengingatkan, pengerahan pasukan TNI tidak semudah itu juga. Instruksi presiden pun tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Apabila ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari legislatif, maka presiden harus menarik mundur pengerahan pasukan tersebut.

Agus menerangkan, saat pemerintah pusat telah sepakat untuk mengerahkan kekuatan TNI, maka presiden harus menyampaikan keputusan tersebut kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap keputusan presiden.

Baca Juga : 6 Kriteria Ini Tak Boleh Divaksin Corona

"Ada caranya untuk melibatkan TNI, itu yang dikatakan adalah keputusan politik presiden. Keputusan politik itu harus dideklarasikan secara publik, agar publik memahami, agar bisa melakukan sosial kontrol, dan DPR jelas untuk melaksanakan kontrol legislatifnya terhadap TNI," ujar Agus.(*)

Editor : Nova Anggraini
Tag :
News