Logo Harianhaluan

Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH Sambut Aspirasi Masyarakat Campago Barat

Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH Sambut Aspirasi Masyarakat Campago Barat
Istimewa 

CAMPAGO BARAT, HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 350 hektar sawah di Nagari Campago Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman terancam kekeringan. Kekhawatiran ini disebabkan bendungan Batang Duku d Nagari Pilubang jebol. Begitu juga Bendungan Belimbing di Korong Jilatang juga rusak akibat banjir.

"Ada 350 hektar sawah yang terancam kekeringan. Ini masalah seiur terhadap perekonomian. Dan masalahnya, bendungan itu tidak bisa diperbaiki menggunakan dana nagari karena terdapatdi nagari lain," ujarnya, Minggu (28/2/2021).

Baca Juga : Khairunas Inginkan RSUD Solok Selatan Berikan Inovasi Pelayanan dan Tingkatkan Kebersihan

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

Bendungan ini harus didorong dari anggaran kabupaten. Menurut Leonardy lebih prioritas ini dibanding Batang Naras. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Walinagari dan Bamus diajak untuk memanfaatkan jalur Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman dan Anggota DPRD Sumbar yang daerah pemilihannya dari daerah itu.

Baca Juga : Pemkab Solok Selatan Usulkan Arah Kebijakan pada Musrenbang RPJMD Sumbar

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

Leonardy menilai, perjuangan terhadap perbaikan bendungan ini biasanya lebih cepat responnya. Walinagari juga bisa menyuarakannya saat Musrenbang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten nantinya. Nyatakan irigasi lebih penting saat ini dibanding jalan atau lainnya. 

Sekaitan kantor nagari yang masih menumpang, Leonardy menyebutkan nasib kantor menumpang atau menyewa adalah nyanyian dari nagari pemekaran. Malah di Padang Pariaman ini ada nagari induk yang juga belun punya kantor sendiri. Kantornya pun lebih baik kantor walinagari Campago Barat ini.

Permasalahan pembangunan kantor ini akan diupayakan lewat APBD kabupaten. Jika bupati terpilih saat ini ingin namanya dikenang, pembangunan kantor 43 nagari pemekaran akan jadi prioritasnya.

"Jika belum bisa dituntaskan dalam satu tahun anggaran, jadikan dua atau tiga tahun anggaran," ulasnya.

Bisa juga dengan meredam pembangunan infrastruktur jalan untuk sementara waktu. Untuk memberikan prioritas untuk pembangunan atau perbaikan bendungan serta normalisasi sungai. (*)

Reporter : Merinda Faradianti | Editor : Merinda Faradianti