Logo Harianhaluan

Soal Perpres Miras, PP Muhammadiyah: Jangan Hanya Pertimbangan Ekonomi, tapi Pikirkan juga Moral Bangsa

Soal Perpres Miras, PP Muhammadiyah: Jangan Hanya Pertimbangan Ekonomi, tapi Pikirkan juga Moral Bangsa
Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, di Kudus, Minggu (26/5/2019). (Foto: dok detikcom) 

YOGYAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara terkait Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di antaranya mengatur investasi minuman beralkohol atau miras. Apa tanggapan PP Muhammadiyah?.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang menolak Perpres Miras itu.

Baca Juga : Penyekatan Mudik, Kapolda Sumbar: Belum Ada yang Nekat Menerobos

"Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras," kata Abdul Mu'ti dikutip dari detik.com, Senin (1/3/2021).

Selain itu, Mu'ti meminta pemerintah agar tidak melihat keuntungan dari sektor ekonomi terkait munculnya Perpres Miras tersebut. Namun agar lebih mementingkan dampak moral bagi bangsa Indonesia.

Baca Juga : Update Penularan Virus Corona di Sumbar, Positif: 300, Sembuh: 302, dan Meninggal Dunia 3 Orang

"Sebaiknya pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa," ujarnya.

"Selain bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan material, pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat," imbuh Mu'ti.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur penanaman modal untuk minuman keras pada 2 Februari 2021.

Isi perpres itu, di antaranya memperbolehkan investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua. Perpres No 10 Tahun 2021 sendiri merupakan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (*)

Editor : Milna Miana | Sumber : Detik.com