Logo Harianhaluan

Heboh Penyegelan Kantor PLN, Kadis PMPTSP: Kami Beri Tanda Tidak Memiliki Izin

Heboh Penyegelan Kantor PLN, Kadis PMPTSP:  Kami Beri Tanda Tidak Memiliki Izin
Kantor PLN Bangkinang disegel (Ist-Haluanriau.co). 

KAMPAR,HARIANHALUAN.COM-Pihak Pemkab Kampar, Provinsi Riau akhirnya angkat bicara soal heboh penyegelan Kantor PLN Bangkinang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar, menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan pihaknya memberikan tanda bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin.

Baca Juga : Operasi Keselamatan Digelar Selama 14 Hari

“Sebenarnya, kalau dibilang penyegelan menurut kami itu kurang tepat, ketika kami menyampaikan atau menempelkan suatu tanda kepada pelaku usaha atau jenis kegiatan yang tidak memiliki izin itu hak kami,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, El Fauzan seperti dilansir  haluanriau.co  (Hauan Media Group),  Selasa (2/3/2021).

Fauzan mengatakan, karna dalam pengawasan pihaknya selalu bertanya izin kepada pelaku usaha, sudah ada memiliki izin kegiatan atau tidak.

Baca Juga : Kampung Bahari Nusantara Diresmikan Danlanal Ranai

“Jadi pelaku dunia usah yang belum memiliki izin kami beri tanda, tanda bahwa pelaku usahabtidak memiliki izin,” kata dia.

“Terkait, pemberian tanda di PLN kemarin, kita tanyakan apa sudah ada izin atau tidak. Mereka menyampaikan sudah ada izin, tapi izin yang mereka miliki itu izin tahun 1993,” tambah dia.

Baca Juga : Masyarakat Diminta Beri Tanggapan, Pansel Umumkan 6 Calon Sekda

Dijelaskan Fauzan, kalau rehab gedung bangun asli tetap seperti itu, itu tidak merlukan izin lagi, ketika sudah menambah volume, tinggi dan luas bangunan tentu harus merubah pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) yang ada.

Ia menuturkan, saat melakukan penyegelan terhadap PLN kemarin, saat itu pihaknya sedang melakukan pemeriksaan dan mendapati PLN Bangkinang belum mengurus IMB maka dilakukan tindakan.

Baca Juga : Razia Jelang Ramadhan, Lima Kafe Kedapatan Jual Miras Ilegal

“Ada kriteria pemeriksaan dan kriteria tindakan, nah ketika didepan mata adanya suatu kejadian tangkap tangan apakah perlu kita melaukan peringatan,” tanya dia.

“Artinya, bahasa mudahnya dipihak kepolisian tangkap tangan dan pemriksan ketika didepan mata. Kita tau pelaku usaha itu tidak ada izin tentu kita berikan suatu tindakan, itu disampaikan kepada kami kemarin ketika kami dengan Tim Yustisi dan juga bersama Satpol PP,” lanjut dia.

Dari informasi yang dihimpun haluanriau.co, tunggakan Pemkab Kampar untuk pembayaran tagihan JPU sebesar Rp26 Miliar, sejak bulan September 2020 lalu sampai Februari 2021. Begitu juga Balai Bupati Kampar sempat nunggak, sehingga pihak PLN memutus aliran listrik sementara. (*)

Editor : Dodi | Sumber : Haluanriau.co