Logo Harianhaluan

DPRD Sumbar Inisiasi Ranperda Pengelolaan Hutan, Bisa Tingkatkan PAD Hingga Rp50 Miliar

DPRD Sumbar Inisiasi Ranperda Pengelolaan Hutan, Bisa Tingkatkan PAD Hingga Rp50 Miliar
Anggota Komisi II DPRD Sumbar Imral Adenansi. 

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPRD Sumbar Imral Adenansi mengatakan, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor kehutanan hanya mencapai Rp19 juta. Dengan adanya Ranperda Pengelolaan Hutan diharapkan bisa meningkat hingga Rp50 miliar.

Imral menuturkan, sektor kehutanan akan diberdayakan dan dikelola dengan baik serta bisa dikerjasamakan. Tujuan utamanya bukan sekedar untuk pemasukan daerah, namun juga mensejahterakan masyarakat.

Baca Juga : Dapat Program Aladin, Pemprov Sumbar Bedah Rumah Junaidi

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di Harianhaluan.com

"Masyarakat  diberikan kemudahan untuk proses pengelolaan hutan, asal tidak merusak," kata Imral.

Imral mengatakan, pada tahun pertama Peraturan daerah (perda) tentang Pengelolaan Hutan aktif, penambahan pada tahun pertama diharapkan capai Rp 5 miliar, namun bisa terus bertambah hingga mencapai Rp 50 miliar. Ranperda Pengelolaan Hutan telah dikonsultasikan pada sejumlah provinsi.

Baca Juga : Sumbar akan Aktifkan Kembali Tempat Karantina Pasien Covid-19

Provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), pada daerah itu, pemasukan daerah dari kehutanan Rp 30 miliar per tahun.

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

"Setelah melalui mekanisme studi banding pada provinsi lain, setelah itu dikonsultasikan pada kementerian terkait, jika itu telah selesai maka bisa difinalisasikan melalui paripurna," kata Imral.

Imral juga berharap, ketika ranperda ini disahkan peraturan gubernurnya cepat diselesaikan, sehingga teknis penerapan terlaksana secepatnya. Ranperda Pengelolaan Kehutanan merupakan salah satu regulasi strategis yang dibahas komisi II. Setiap pembahasan dilakukan mendalam, hingga per pasal.

Sebelumnya Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar Nurkhalis Datuak Rajo Birajo mengatakan, Ranperda tentang Pengelolaan Hutan, lanjutnya, pemprov mesti melakukan pengelolaan hutan yang benar-benar bisa memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat, dengan adanya ranperda ini pengelolaan hutan harus lebih terarah.

"Kita berharap lahirnya ranperda ini  memberikan dampak positif terhadap PAD. Dengan menggandeng banyak pihak dalam pengelolaan hutan, kesejahteraan masyarakat terus meningkat," katanya.

Dalam Ranperda ini , dprd mengingatkan agar pemprov lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan PAD, kedepan penerimaan daerah harus lebih meningkat dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada daerah. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana