Logo Harianhaluan

Disebut Bakal Gantikan Nadiem, Abdul Mu'ti Beri Tanggapan di Luar Dugaan

Disebut Bakal Gantikan Nadiem, Abdul Mu'ti Beri Tanggapan di Luar Dugaan
Abdul Mu'ti 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti disebut layak menakhodai kementerian hasil peleburan antara Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Mu'ti dianggap pantas menggantikan Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Baca Juga : Bingung Ziarah Kubur Dilarang, Dedi Mulyadi: Ganti Saja Jadi Wisata Religi

Merespons hal itu, Mu'ti mengatakan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sampai saat ini ia mengaku belum ada pembahasan soal itu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan saya ataupun Ketua Umum PP Muhammadiyah terkait jabatan Mendikbud-Ristek," ucap Mu'ti, Kamis (15/4/2021) malam, dilansir Liputan6.com.

Baca Juga : Dukung Perjuangan Rakyat Palestina, Indonesia Lakukan Upaya Maksimal di Semua Lini

Saat ditanya apakah siap jika di kemudian hari diminta menempati posisi menteri, Mu'ti hanya menyebut dirinya enggan untuk mengomentari hal yang belum terjadi.

"Saya tidak mau berandai-andai. Wait and see saja," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR RI memutuskan untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

"Apakah hasil keputusan rapat badan musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap penggabungan dan pembentukan dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Sidang Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Hal itu dijawab peserta sidang dengan kata "setuju". Dan segera Sufmi Dasco mengetuk palu tanda sahnya keputusan tersebut.

Kementerian Baru
Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 Perihal Pertimbangan Pengukuhan Kementerian.

Di samping meleburkan Kemenristek ke Kemendikbud, DPR juga memutuskan untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.

"Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," ujar Sufmi Dasco.(*)

Editor : Nova Anggraini | Sumber : liputan6