Logo Harianhaluan

Tak Cantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia Makul Wajib PT, Jokowi Didesak Batalkan PP 57/2021

Tak Cantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia Makul Wajib PT, Jokowi Didesak Batalkan PP 57/2021
Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Malik 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) No: 57/2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN).

Karena dalam PP yang ditandatangani Prediden Jokowi pada tanggal 30 Maret 2021 lalu itu menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Pendidikan Nasional.

Baca Juga : Arus Balik, Pemudik Siap-siap Dibawa ke RSD Wisma Atlet jika Reakif Covid-19

Artinya, Pemerintahan Jokowi telah memutuskan untuk tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan pada kurikulum wajib di pendidikan tinggi (PT).

"PP itu bertolak belakang dengan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan turunan dari UU tersebut seharusnya menjabarkan lebih detail dan tidak boleh menyimpang dari UU yang menjadi acuan," tegas mantan Rektor Muhammadiyah Surabaya itu dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga : Di Indonesia, Donasi untuk Palestina Terkumpul Rp 5 Miliar dalam 2 Hari

Politisi senior PAN itu menyebutkan, Pasal 35 ayat (3) UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa kurikulum PT wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

"Dengan demikian, sangat jelas PP 57/2021 telah menyimpangi isi UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi," tegas legislator dari Jawa Timur itu.

Dikatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim sudah angkat bicara dan menyatakan, PP SNP ini disusun dengan merujuk UU No: 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan substansi kurikulum wajib dibuat tertulis persis dengan UU tersebut.

Namun, kata Zainuddin, kurikulum wajib Pendidikan Tinggi yang telah diatur dalam UU No: 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak dijadikan rujukan sehingga dalam Pasal 40 ayat (3) dinyatakan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib hanya memuat (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, dan (c) bahasa.

Tidak tercantum dalam pasal tersebut mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia. Karena secara nyata bertentangan dengan norma hukum yang di atasnya, telas tokoh pendidikan ini, PP 57/2021 tentang STN cacat hukum, karena itu PP tersebut harus dibatalkan. (*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Milna Miana