Harian Haluan

Harianhaluan.com

Kepala Daerah Diminta Hentikan Promosi Rokok

Kepala Daerah Diminta Hentikan Promosi Rokok
 

Dia menyatakan, saat ini hampir seluruh kepala daerah mencanangkan perang terha­dap narkoba. Baik melalui sosialisasi maupun promosi untuk melindungi generasi bangsa.

Kendati demikian, menu­rutnya masih banyak  kepala daerah yang tidak mengerti bahwa rokok adalah bagian zat adiktif yang termasuk dalam bagian dari narkoba. Namun pihaknya juga mengapresiasi kepada kepala daerah yang menjadikan larangan merokok sebagai perda.

Dikatakannya, dalam kro­nologinya ayat tembakau seba­gai zat adiktif sempat hilang. Kemudian digugat melalui mahkamah konstitusi dan pu­tu­san menegaskan bahwa tem­bakau adalah zat adiktif.


Dalam putusan MK dise­but­kan bahwa tembakau meru­pakan salah satu zat adiktif. Meskipun dalam undang-un­dang tidak disebutkan. Oleh sebab itu, kata Hakim seha­rusnya para kepala daerah diminta untuk menghentikan segala hal yang berhubungan dengan promosi rokok. Kare­na rokok merupakan bagian dari zat adiktif. Sedangkan zat adiktif adalah bagian dari narkotika, yang jelas dan tegas dilarang dan diberi sanksi oleh undang-undang.

Dia menduga, pemerintah telah melakukan kerja sama dengan perusahaan- perusa­haan rokok. Hal itu terlihat dengan harga rokok Indonesia, paling murah di dunia. Bahkan katanya rokok Indonesia di­beli dengan harga tinggi di luar negeri.

Sementara itu, Ketua Komi­si IX DPR RI, Dede Yusuf menyambut positif pendapat dari Komisi nasional  Pe­nanggulangan Tembakau. Da­lam rapat dengar pendapat, dikatakannya rokok meru­pakan salah satu topik hangat di Komisi IX DPR RI.

Dari tahun ke tahun kata­nya, masalah rokok terus me­nge­muka di komisi kesehatan ini. Mulai dari gambar di bungkus rokok, tenaga kerja di pabrik rokok, pabrik rokok gulung tikar, rokok bagian narkotika hingga rokok seba­gai penghasil pajak terbesar di negara ini.

Di Sumbar sendiri, Perda larangan promosi rokok sudah diberlakukan di beberapa dae­rah. Inisiatif ini diawali dari Kota Padang Panjang sejak kota ini dipimpin Suir Syam sebagai walikota. Hingga kini, hal itu masih berlaku di Kota Serambi Mekah itu.

“Komitmen menjaga kese­hatan masih menjadi pegangan kami dan itu dituangkan dalam Perda larang iklan rokok di Padang Panjang. Insya allah hal ini akan tetap ditin­dak­lanjuti,”kata Wakil Wali­kota Padang Panjang, Ma­wardi, beberapa waktu lalu kepada Haluan.

Regulasi itu diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Padang Panjang nomor 8 tahun 2009 tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok, dibuat aturan mengenai iklan dan promosi rokok.

Di Bukittinggi, hal serupa juga telah diberlakukan, tepat­nya sejak 1 Desember 2014 lalu. Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang memuat larangan iklan rokok di Bukit­tinggi mulai diberlakukan.(h/lex/mat)



Ikuti kami di