Harian Haluan

Harianhaluan.com

DPD Ajukan Hak Bertanya ke Presiden

DPD Ajukan Hak Bertanya ke Presiden
 

Pengajuan hak bertanya ter­sebut sudah memenuhi ke­ten­tuan karena diusulkan  oleh 53 anggota DPD RI. Jum­lah itu melebihi syarat ke­ten­tuan pe­ngajuan hak bertanya sebesar 25 % atau 33 anggota DPD.

“Itu hak mendasar par­lemen dan bisa dilakukan kapan saja. Penggunaan hak bertanya ini menyangkut hal-hal strategis kepentingan rak­yat, bangsa dan negara seperti kenaikan harga BBM dan sebagainya,” kata Fatwa di­dam­pingi Ketua Komite II Parlindungan Purba dan Nur­mawati Bantilan.

Dikatakan Fatwa, hak ber­ta­nya itu harus dijawab oleh pemerintah dalam forum si­dang paripurna DPD dan tidak bisa ditingkatkan lagi menjadi hak interpelasi, dan apalagi sampai impeachment atau pemakzulan. “DPR yang bisa melanjutkannya karena DPR RI bisa meningkatkan hak bertanya itu ke tingkat hak interpelasi, dan atau pe­mak­zulan,” tambahnya.


Parlindungan Purba ber­harap pemerintah bisa men­jelaskan landasan filosofinya terhadap kenaikan dan pe­nurunan harga BBM yang di­lakukan oleh pemerintah. “D­PD sudah bertemu dengan Menteri ESDM dan BUMN, namun jawabannya kurang memuaskan, sehingga perlu jawaban dari Presiden Jokowi. Apalagi kenaikan harga BBM itu tidak boleh merujuk ke­pada harga BBM dunia atau NYMEX-Amerika Serikat,” tutur anggota DPD asal Su­matera Utara itu.

DPD RI sendiri baru me­ngajukan hak bertanya dua kali, yaitu hak bertanya soal mobil murah kepada pe­me­rinta­han Susilo Bambang Yud­ho­yono (SBY) pada awal tahun 2014, dan sekarang soal naik-turunnya harga BBM. (h/sam)



Ikuti kami di