Harian Haluan

Harianhaluan.com

Mensesneg Minta BG Mundur

Mensesneg Minta BG Mundur
 

Sekitar pukl 11.45 WIB, Hen­dro sudah keluar dari Istana. Tak sepatah pun kata keluar dari mulutnya. Profesor ilmu intelijen itu langsung masuk ke mobil Audi hitam berpelat B 94 dan langsung meninggalkan Istana.

Sekitar 10 menit setelah keper­gian Hendro, Panglima TNI Jen­deral Moeldoko dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jen­de­ral TNI Gatot Nurmantyo tiba di Istana. Tak lama kemudian menyu­sul secara berturut-turut Komandan Kopassus Mayjen TNI Doni Monar­do dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi.

Tak lama kemudian KaBIN Mar­­ciano Norman tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Mantan Pang­dam Jaya ini mengatakan bertemu Presiden Jokowi untuk makan siang bersama.


Menteri Sekretaris Negara Prak­ti­no mengimbau agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan mundur sebagai calon Kepala Kepolisian RI.

Bila Komjen Budi tak mundur, maka Istana akan dihadapkan pada dua pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, Presiden Jokowi menghadapi realita politik bahwa Komjen Budi didukung dan sudah disetujui DPR. Di sisi lain ada fakta bahwa saat ini Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurut Pratikno dua dilema itu tidak mudah untuk dicari solusinya. Namun memang pada akhirnya Presiden harus segera memutuskan.

“Tentu saja sangat indah kalau misalnya justru, misalnya Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur berarti dilema antara poli­tik dan hukum ini harus disele­saikan,” kata Pratikno kepada warta­wan di Istana Negara, Selasa (3/2).

Terkait proses praperadilan yang kini diajukan Komjen Budi, Istana menurut Pratikno menghormati pro­ses hukum yang berlaku. Dia ber­harap proses hukum itu berjalan cepat dan didukung oleh semua pihak.

Ketua DPP PAN Didik J Rachbini di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jak­pus, Selasa (3/2) meminta Presiden Jokowi fokus mencari solusi konflik KPK-Polri yang merupakan perlua­san masalah pelantikan Komjen Budi. Soal pelantikan Komjen Budi ini, kata Didik, harus diselesaikan secara hukum dan tidak dipolitisasi.

Dukung Presiden

Ketua DPR Setya Novanto kem­bali menegaskan lembaganya men­dukung apapun keputusan Presi­den Joko Widodo terhadap nasib pelan­t­i­kan Komjen Budi Gunawan seba­gai Kapolri. Novanto menegaskan kepu­tusan sepenuhnya di tangan Jokowi.

Jawaban ini disampaikan No­van­­to saat ditanya wartawan menge­nai per­nyataan Mensesneg Pratikno yang me­nyebut Komjen Budi lebih baik mun­dur. “Tentu presiden sudah punya pertim­bangan pertimbangan dan per­timbangan itu pada saat saya bertemu tidak ada membicarakan soal (doro­ngan mundur, red) itu,” sambungnya.

Anggota DPD Ghazali Abbas Adan mengatakan, Budi Gunawan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi tak layak menjadi Kapolri. Ada baiknya, Presiden Jokowi segera bertindak. Jangan sampai konflik KPK dan Polri terus berlanjut yang menghabiskan energi sia-sia. Masih banyak jenderal polisi yang layak dan pantas menjadi Kapolri.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman minta Presiden Joko Widodo cepat mengambil keputusan terkait posisi Budi Gunawan yang disetujui DPR menja­di Kapolri. Partai Demokrat (PD) siap mendukung keputusan presiden mengenai nasib pelantikan tersangka perkara rekening gendut tersebut.

“Kalau Presiden menunggu putu­san praperadilan, itu kewenang presiden, kita hargai. Kami dukung presiden untuk mengambil kepu­tusan, apapun keputusan itu,” ujar Benny K Harman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).

Tim Independen/Tim 9 yang diketuai Syafi’i Ma’arif sudah mem­beri masukan agar pelantikan Kom­jen Budi dibatalkan untuk dicarikan calon Kapolri baru. (met/dtc)



Ikuti kami di