Harian Haluan

Harianhaluan.com

Batalkan Dana Rumah Aspirasi DPR

Batalkan Dana Rumah Aspirasi DPR
 

Pembatalan alokasi ang­garan rumah aspirasi Rp150 juta per tahun untuk anggota Dewan, menurut peneliti For­mappi, Lucius Karus, masih memungkinkan untuk dila­kukan. Ini karena tambahan anggaran Rp1,635 triliun bagi DPR yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 belum cair. DPR masih reses sampai kembali bersi­dang 23 Maret mendatang.

Pembatalan anggaran yang sudah ada alokasinya pernah dilakukan DPR dalam usulan pembangunan gedung baru pada 2011. Munculnya kon­troversi terhadap rencana ter­se­but membuat anggaran yang sudah ada akhirnya dikem­balikan ke kas negara.

“Maka, saat ini pun masih ada peluang bagi Menteri Ke­ua­ngan untuk mem­pertim­bangkan pembatalan dana rumah aspirasi,” kata Lucius.

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi berpendapat, dana rumah aspirasi perlu diba­talkan untuk penguatan kantor cabang partai politik di daerah.

“Anggota DPR adalah repre­sentasi partai. Maka, efisienkan saja jaringan partai yang ada di daerah untuk me­nyerap aspirasi,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.

Manfaatkan gaji

Berdasarkan rincian dari Bagian Administrasi Keua­ngan Sekretariat Jenderal DP­R, setiap anggota DPR selama ini telah mendapat alokasi tunjangan yang berkaitan de­ngan proses penyerapan aspi­rasi di daerah. Tunjangan itu adalah tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat sebesar Rp8,5 juta dan tunjangan ko­mu­nikasi intensif Rp14,1 juta setiap bulan.

Dengan demikian, total alokasi dana yang berhu­bungan dengan konstituen di daerah adalah Rp22,6 juta per bulan. Apabila ditambah dengan da­na rumah aspirasi yang diren­canakan sebesar Rp12,5 juta per bulan, seorang wakil rakyat mendapat Rp35,1 juta.

“Itu jumlah yang besar, belum lagi ditambah dana reses yang diterima empat kali seta­hun. Sekali reses, jatahnya Rp150 juta. Dana-dana itu yang seharusnya dimaksimal­kan untuk rumah aspirasi,” kata peneliti Formappi, Djadijono.

Saat ini pun sejumlah ang­gota DPR telah memanfaatkan dana tunjangan dan dana reses untuk mengelola rumah aspi­rasi di daerah. Beberapa di antaranya adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mus­topa. Charles, misalnya, meng­gunakan gaji dan tunjangan bulanannya untuk keperluan seperti membayar pegawai, tagihan internet dan listrik, program kegiatan rutin, serta penerbitan majalah khusus rumah aspirasi. Sementara Saan memanfaatkan dana reses untuk rumah aspirasinya. (h/kcm)

Ikuti kami di