Harian Haluan

Harianhaluan.com

Harga Beras Melambung, Ada Pihak yang Bermain

Harga Beras Melambung, Ada Pihak yang Bermain
 

Menurut anggota DPR dari PKB itu, yang harus dilakukan oleh Bulog adalah menindak oknum pemerintah dan swasta serta melakukan operasi pasar untuk mengetahui jumlah stok beras. Hanya saja operasi pasar itu tidak main-main dengan tidak mengandalkan pengu­saha besar.

“Sebab, pengusaha besar itu sebagian merupakan ba­gian dari kartel, yang me­ngendalikan harga. Bulog ha­rus andalkan Kopas, yaitu koperasi pasar dan kios-kios kecil di pasar tidak mungkin akan menimbun be­ras,” ujar­nya.

Persoalannya lanjut Da­niel, pedagang kecil itu kalau minta ke depot logistik (Do­log) berasnya malah dita­han, sehingga mereka kembali ke pasar induk yang harganya sudah dikendalikan oleh pe­ngusaha besar.

Karena itu Dolog harus mendistribusikan stok beras itu ke pedagang kecil dan harganya harus dikendalikan oleh Bulog. “Kalau harga sudah ditetapkan, pengawasnya kepa­la pasar yang sehari-hari ber­tugas di pasar, dan yang me­langgar harus mendapat sank­si, maka harga dan distribusi beras aman ,” tambahnya.

Thailand kata Daniel, su­dah menawarkan beras Rp 4.000/kg, tapi itu beras arkiran. Karena itu kata Daniel, kalau ada oknum Bulog yang me­lakukan penyimpangan, maka Dirut Bulog yang baru bisa membereskan berbagai pe­nyim­pangan itu. Bulog men­dapat PMN Rp 3 triliun, se­dangkan pupuk mendapat sub­sidi Rp 32 triliun.

“Jadi, seharusnya Bulog langsung bertanggungjawab kepada presiden, yang bisa mensubsidi petani dari hulu untuk mewujudkan kedau­latan pangan. Harga beras pun tidak bisa diserahkan ke pasar, kare­na pangan sebagai kebutuhan dasar yang harus dikendalikan oleh negara,” jelas Daniel.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Golkar Muhammad Sarmuji melihat melam­bung­nya harga beras saat ini tidak masuk akal, karena stok di Bulog menumpuk. Di Sura­baya Selatan untuk wilayah Mojokerto, Jombang, dan seki­tarnya misalnya, stok beras di Bulog itu bahkan cukup untuk 18 bulan. Tapi, kenapa harga beras terus naik?

“Pada hal, Jatim sebagai daerah penyumbang 20 % kebutuhan beras nasional. Itu berarti ada pihak-pihak yang memainkan harga. Ya, peda­gang besar, pemain besar. Tapi, soal siapa? Intelejen tahu itu,” jelasnya.

Kenapa bisa dimainkan, karena menurut Sarmuji, fung­si Bulog tidak jalan. Apalagi menjelang panen raya ini seha­rusnya stok beras itu dike­luarkan akhir Desember 2014 lalu. “Bukannya akhir Fe­bruari 2015 ini, sehingga saat panen raya pada Maret nanti Bulog bisa membeli gabah atau beras dari petani, sekaligus bisa melakukan stabilisasi harga. Hanya saja Bulog tak bisa melakukan operasi pasar ke­cuali diminta oleh Menteri Perdagangan,” tuturnya. (h/sam)

Ikuti kami di