Harian Haluan

Harianhaluan.com

Abraham Samad Tersandung ‘Rumah Kaca’

Abraham Samad Tersandung ‘Rumah Kaca’
 

Dengan apa yang menimpanya kali ini, Samad terpaksa harus berhadapan dengan dua kasus hukum sekaligus. Sebelumnya, Samad juga telah ditetapkan penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen kependudukan.

Perihal penetapan tersangka terhadap Samad itu, dibenarkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Dikatakan, status tersangka Samad telah ditetapkan sejak pekan lalu. “Sudah sejak minggu lalu kalau enggak salah. Ya, sudah tersangka,” ujar Badrodin di Mabes Polri, Jumat (27/2).

Saat ditanya kapan pemeriksaan terhadap Samad dilakukan, Badrodin mengaku tak mengetahuinya. Sebab hal itu merupakan kewenangan penyidik.

Sementara ketika ditanya kasus mana yang akan diprioritaskan pemeriksaannya, apakah terkait dugaan pemalsuan dokumen atau­kah kasus ‘rumah kaca’ yang baru ditetapkan, Badrodin mengatakan, pemeriksaan terhadap dua kasus itu bisa dilakukan secara bersama-sama.

“Semuanya bisa saja dilakukan bersama-sama, tapi mungkin semen­tara ini yang di Sulselbar dahulu,”  katanya.

Informasi di Bareskrim Polri, Samad dilaporkan Direktur Ekse­kutif KPK Watch M Yusuf Sahide ke Bareskrim Polri, pada 26 Januari lalu. Yang dilaporkan adalah soal per­temuan Abraham dengan Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristi­yanto menjelang Pemilu Presi­den 2014 lalu. Menurutnya, perte­muan keduanya membahas kese­pakatan mengenai proses hukum yang men­jerat politisi PDI-P, Emir Moeis.

Samad dituduh menyalah­gu­nakan kewenangannya sebagai pim­pinan KPK untuk membarter kasus itu dengan keinginannya menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi. Dalam sebuah jumpa pers, Hasto menyebutkan, Abraham mena­war­kan keringanan hukuman bagi Emir asalkan dipilih menjadi pen­damping Jokowi.

Penyidik Polri menilai, perte­muan Abraham dengan petinggi partai politik memenuhi unsur pidana, yakni Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal itu menyebutkan, “Pimpinan KPK dilarang, mengadakan hu­bungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dita­ngani KPK dengan alasan apa pun”.

Sementara banyak kalangan menilai, pertemuan Abraham de­ngan petinggi partai politik itu dini­lai tidak hanya pelanggaran etika.

Dalam kasus ini, ada sejumlah saksi yang dimintai keterangannya. Di antaranya Plt Sekjen PDI Hasto Kristiyanto dan Syamsir dari kala­ngan advokat. Dalam laporannya, Yusuf Sahide menyertakan alat bukti berupa satu bendel print dokumen dari website Kompasiana dengan judul ‘Rumah Kaca Abraham Sa­mad’ yang diunggah Tanggal 17 Januari 2015.

Jemput Paksa BW

Sementara itu, terhadap pim­pinan KPK nonaktif lainnya, Ba­m­bang Widjojanto, Wakapolri Bad­rodin Haiti mengisyaratkan akan menjemput paksa yang ber­sang­kutan. Langkah itu ditempuh setelah BW, demikian singkatan namanya, sudah dua kali mangkir dari pang­gilan penyidik Bareskrim Polri. Sebelumnya, BW suda dijadwalkan akan menjalani pemeriksaa pada Jumat kemarin.

Seperti diketahui, sebelumnya BW telah mengajukan surat protes kepada Wakapolri terkait peme­riksaan terhadap dirinya. Pasalnya, setiap kali diperiksa, pasal yang disangkakan kepadanya selalu beru­bah-ubah. Selain itu, ia juga tak pernah menerima haknya sebagai tersangka, karena belum pernah diberi salinan Berita Acara Pe­meriksaan (BAP) dari penyidik Bareskrim Polri.

Menurut Badrodin, jemput paksa akan dilakukan jika BW kembali mangkir pada panggilan ketiga.

“Kalau tidak datang, akan ada perintah bawa. Itu ketemu di mana saja, akan kita bawa,” ujarnya.

Saat ditanya apakah jemput paksa itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Badrodin tidak menja­wabnya. Badrodin juga mengatakan pihaknya akan membalas surat protes yang dilayangkan kubu Bam­bang kepa­danya soal proses penyi­dikan.

Setelah surat balasan dikirim, penyidik akan menjadwalkan ulang pemanggilan Bambang. “Setelah kita kasih penjelasan, kita kembali me­manggil (Bambang),” tambah­nya.

Isyarat penjemputan paksa ter­hadap BW, juga diungkapkan Ka­subdit VI Direksus Tipid Eksus Bareskrim, Kombes Daniel Bolly Tifaona. “Ya menurut undang-undang dijemput paksa. Itu yang akan kami lakukan. Soal waktunya, itu rahasia,” ujarnya.

Seperti diketahui, BW kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim pada Jumat kemarin. Menurut kuasa hukum BW, kliennya tak akan memenuhi panggilan jika belum mendapatkan surat balasan atas surat protes yang dilayangkan pihaknya ke Polri.

Pertama, selama penyidikan sejak panggilan kedua, penyidik tak menyerahkan salinan BAP. Kedua, nama dan alamat Bambang dalam surat panggilan ketiga tidak sesuai. Terakhir, pasal yang disangkakan kepada Bambang bertambah seiring pemanggilan pertama hingga ketiga. (bbs/kom/dtc/ral/sis)

Ikuti kami di