Harian Haluan

Harianhaluan.com

Tolak Pelimpahan Kasus BG ke Kejaksaan

Tolak Pelimpahan Kasus BG ke Kejaksaan
 

“Hari ini, esok, lusa atau nanti, sejarah akan mencatat kita sebagai pendukung koruptor atau pejuang pemberantasan korupsi,” teriak salah satu orator di Jakarta, Selasa (3/3).

Mereka dengan tegas menolak adanya pelimpahan perkara Budi Gunawan. Mereka menolak disebut kalah dalam penanganan perkara ini.

“Hanya ada satu kata, lawan!” tegas mereka.

Rencananya, mereka akan memberikan pernyataan sikap terkait keputusan pelimpahan perkara Budi Gunawan. Bahkan sebuah kain putih panjang tergelar di depan lobi gedung KPK untuk menandatangi petisi pernyataan sikap tersebut.  Berikut tiga pernyataan sikap pegawai KPK yang diunggah ke akun @KPK_RI, Selasa (3/3/2015):

1. Menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan.

2. Meminta Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum PK atas putusan praperadilan kasus BG.

3. Meminta Pimpinan menjelaskan se­cara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chris­nandi mengomentari langkah pegawai KPK yang melakukan aksi protes terkait keputusan pimpinan KPK melimpahkan penanganan perkara kasus Komisaris Jenderal Budi Gu­nawan (BG) ke Kejaksaan Agung.

“Tidak boleh tolak menolak. Ikuti prosedur institusi. Semua ada prosedur hukumnya, semua saling menghormati tugasnya masing-masing dan diikuti kesepakatan para pimpinan dan enggak boleh ada pembangkangan,” kata Yuddy usai pembukaan Rapimnas TNI-Polri di Jakarta, Rabu (3/3).

Menurut Yudi, seharusnya sebagai aparatur sipil alias pegawai negeri sipil (PNS), pegawai lembaga antirasuah itu menerapkan dan men­taati setiap kebijakan pimpinan dengan baik dan disiplin. “Akan ada sanksi. Ancaman ini saya berikan peringatan agar bekerja dengan baik,” ungkapnya. (h/net)

Ikuti kami di