Harian Haluan

Harianhaluan.com

Banyak TKI Gunakan Dokumen Palsu

Banyak TKI Gunakan Dokumen Palsu
 

Pembicara lainnya Ketua Ke­lom­pok Fraksi (Kapoksi) IX DPR RI Fraksi Hanura Capt. Djoni Rolindrawan, Direktur Mediasi dan Advokasi Badan Nasional Penem­patan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Teguh Hendro Cah­yono, dan Juliaman Saragih, Pe­merhati Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Eksekutif Nation and Character Building Institute (NCBI).

Filipina, jelas Anis, telah melun­curkan face­book (FB) buruh mi­gran, agar pemerintah bisa terhu­bung sekaligus mengontrol TKI di luar negeri. Bahkan di Hong­kong, pengadilan me­mutuskan TKI itu boleh tinggal di luar rumah maji­kannya untuk meng­hindari terja­dinya perbu­dakan, karena TKI sama dengan tenaga kerja yang lainnya.

Menurut Anis, yang harus diper­baiki adalah sistem perlin­du­ngannya. Di Hongkong seorang TKI mendapat 4 jaminan; yaitu jaminan bisa berlibur, penghasilannya 150 dollar AS, bisa berorganisasi dan bisa berkomunikasi dengan keluar­ganya di negeri asal.

“Jadi, bukan menghentikan pe­ngi­riman TKI. Justru bahaya kalau dipulangkan serentak yang jum­lahnya sampai sekitar 1,8 jutaan, sementara di Indonesia tidak ada pekerjaan. Kuncinya perlu politicall will dari Presiden Jokowi, yang kuat sesuai dengan Nawacita,” tam­bahnya.

Djoni Rolindrawan mengatakan, salah satu untuk memberikan perlin­dungan terhadap TKI adalah mela­lui revisi UU Perlindungan TKI. “Revisi UU itu menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015 ini. Terjadinya kasus TKI selama ini karena ada keuntungan secara ekonomi dan bahkan terkesan dipelihara oleh oknum aparat tertentu,” tegasnya.

Namun Teguh meyakinkan bah­wa BNP2TKI sudah berkoordinasi dengan lembaga swasdaya masya­rakat terkait jaminan perlindungan TKI, baik di sektor formal maupun informal. Seperti dalam kasus Reni Febriyani dari NTB, yang kena TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), ternyata berawal dari pe­mal­suan dokumen dan hal itu di luar pantauan BNP2TKI karena baru mengetahui kalau sudah terjadi kasus.

Karena itu, BNP2TKI sepakat dengan Kemenakertrans akan me­mak­simalkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat latihan calon tenaga kerja. Hanya saja BNP2TKI itu membutuhkan angggaran yang me­madai untuk meningkatkan calon TKI itu sendiri. “Sekarang yang diang­garkan hanya Rp 300 miliar termasuk gaji pegawai, sehingga belum bisa maksimal. Selain itu, usulan Face­book tersebut akan kami sam­paikan kepada Kepala BNP2TKI Nusron Wahid,” pung­kasnya. (h/sam)

Ikuti kami di