Harian Haluan

Harianhaluan.com

103 Kabupaten Berstatus Tertinggal

103 Kabupaten Berstatus Tertinggal
 

JAKARTA, HALUAN — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkapkan sebanyak 84,42 persen atau sekitar 103 kabupaten tertinggal berada di kawasan timur Indonesia.

Direktur Jenderal P­e­ngem­bangan Daerah Ter­tentu (PDTU) Kemendes PDTT Suprayoga Hadi me­nga­takan, terdapat empat hal yang menjadi kendala bagi daerah tertinggal yakni berkaitan dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di per­ba­tasan yang masih kurang.

“Kemudian, sedikitnya ketersediaan infrastruktur, pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) yang belum optimal, dan ketersediaan layanan dasar yang masih sangat terbatas,” ujar Suprayoga, Ahad (3/4).

Selain empat hal di atas, dalam konteks ke­lem­ba­gaan yang juga masih sangat kurang. Diakui Suprayoga, anggaran yang akan dig­u­nakan untuk melakukan pem­bangunan dan pe­ngem­bangan daerah tertentu ta­hun ini menurun, yakni dari Rp1,5 triliun pada 2015 menjadi Rp1 triliun pada 2016.


Sebanyak 77 Persen dari dana tersebut, akan di­gu­nakan pembangunan di per­batasan dan pulau ter­luar. “Memang ada tam­bahan dana untuk perbatasan dan pulau terluar tahun ini yak­ni Rp500 miliar. Ini khusus untuk daerah perbatasan dan pulau terluar, karena kita sangat fokus di sini,” tambah dia.

Untuk pulau terluar lan­jut dia, sebagian besar pem­bangunan berkaitan dengan infrastruktur jalan poros, dan sarana dasar. Tahun ini, jalan poros pulau yang akan di­bangun ada di 10 Ka­bupaten, dan Pem­bangkit Listrik Te­naga Surya (PLTS) di lima kabupaten.

“Sebanyak 20 persen pembangunan kita memang ada di jalan poros. Kita juga berikan bantuan berupa alat penjernih air, karena, ka­wasan-kawasan tertinggal ini banyak yang kesulitan air bersih,” katanya. 

Untuk konteks laut, Ke­men­des PDTT juga mem­berikan bantuan kapal pe­numpang, kapal angkut ba­rang dan pembangunan der­maga. Hal ini bertujuan, agar akses ekonomi ma­sya­rakat menjadi lebih mudah.

Yang berada di kawasan laut, kami bangun dermaga dan kapal. Ini akan dikelola langsung oleh pemerintah ka­bupaten. Jadi, secara ber­kelanjutan ini akan dikelola dan dirawat oleh Pe­me­rintah kabupaten,” kata dia. (h/rol)



Ikuti kami di