Harian Haluan

Harianhaluan.com

Presiden PKS Teken SK Baru

Fahri Hamzah Dikabarkan Dipecat

Fahri Hamzah Dikabarkan Dipecat
 

Surat pemecatan Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS, bocor. Presiden PKS Mohammad Shohibul Iman mengaku sudah meneken SK baru untuk Fachri.

JAKARTA, HALUAN — Politisi Fahri Hamzah dikabarkan dipecat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kabar itu mencuat setelah sebuah surat yang berisi pemecatan Wakil Ketua DPR itu beredar di kalangan awak media, Minggu (3/4/2016).

Adapun surat yang beredar tidak utuh, hanya berisi tiga poin dari 13 poin pertimbangan yang menjadi dasar keputusan. Surat yang berisi hasil keputusan Majelis Tahkim PKS yang memutuskan untuk menerima reko­mendasi Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) yaitu pemberhen­tian Fahri Hamzah dari semua jenjang

keanggotaan PKS. Keputusan Majelis Tahkim itu diambil tanggal 11 Maret 2016.


Dalam surat yang beredar itu juga disebutkan tentang keputu­san pembentukan Majelis Tah­kim oleh DPP PKS bernomor 06/D/SKEP/DPTP-PKS/V/1437 tanggal 29 Februari 2016.

Selanjutnya, disebutkan surat DPP PKS nomor B-36/K/DPP-PKS/1437 tanggal 2 Maret 2016 yang melaporkan ke Kemen­terian Hukum dan HAM perihal per­baikan susunan anggota Maje­lis Tahkim (Mahkamah Partai) dan yang telah diterima oleh Kemen­kumham tanggal 10 Maret 2016.

Fahri Hamzah ketika dikon­firmasi mengenai keberadaan surat tersebut enggan berko­mentar banyak. “Siap bos, silakan telusuri aja dari siapa,” kata dia.

SK Baru untuk Fachri

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Shohibul Iman mengaku sudah menandatangani ‘Surat Keputu­san (SK)’ baru untuk Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

SK baru untuk Fahri Hamzah sudah ditandatangani Shohibul Iman, Jumat (1/4) kemarin. Na­mun, Shohibul enggan mem­be­berkan isi SK baru untuk Fahri ini.

“Saya sudah menandatangani SK DPP tersebut bertanggal 1 April 2016 dan tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya (ke Fahri Hamzah),” tutur Sho­hibul.

SK baru itu adalah hasil keputusan yang sudah diambil Majelis Tahkim (Majelis Partai) PKS atas rekomendasi BPDO PKS untuk melakukan pemeca­tan pada Fahri Hamzah.

Shohibul mengatakan, pihak­nya belum akan menjelaskan isi SK baru untuk Fahri ini sebelum surat itu diterima oleh Fahri Hamzah sendiri. DPP PKS ma­sih akan mengecek apakah surat itu sudah diterima oleh Fahri Hamzah atau belum.

Terkait surat yang beredar tersebut, Shohibul mengaku tidak mengetahui keasliannya. Yang pasti, kata dia, Majelis Tahkim memang sudah memu­tuskan perkara reko­mendasi BPDO soal Fahri Hamzah. PKS belum akan mempublikasikan isi keputusan tersebut sebelum yang bersangkutan Fahri Hamzah me­nerima SK baru itu.

“Kami belum mempu­blika­sikan keputusan tersebut, kami berpegang pada taat asas, sebe­lum dipublikasikan keluar, kami harus menyampaikan dulu kepu­tusan tersebut kepada yang ber­sangku­tan (Fahri Hamzah),” tegas Sho­hibul seperti dikutip Republika, Minggu (3/4) kemarin.

Beragam Kontroversi

Surat pemberhentian Fachri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS bisa menjadi po­lemik di internal partai yang dulu mengklaim partai dakwah ini. Sebab, selama ini PKS dike­nal sebagai partai yang menjaga so­li­daritas kadernya di mata publik.

Menurut pengamat politik UIN, Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto terlepas dari bera­gam kontroversi dan peni­laian suka atau tidak suka terha­dap Fahri Hamzah, pemecatan dan bocornya surat pemeber­hentian itu seharusnya tidak terjadi di partai sekelas seperti PKS.

Gun Gun menilai tidak mung­kin yang melakukan pem­bocoran surat ini tanpa keter­libatan orang dalam. Dan peme­catan Fahri ini yang tidak melalui sanksi ber­jenjang seperti ini pun, dianggap dia telah memperburuk partai di mata kader dan mas­yarakat.

“PKS biasanya tidak seperti ini. Karena pks sangat terbiasa membangun kohesi politik dan sosial sesama kader,” katanya.

Kalau keputusan yang jarang dilakukan PKS ini kemudian mencuat ke publik, menurut dia memang ada eskalasi konflik yang selama ini sudah tidak terfasilitasi lagi di internal partai. “Kesalahan Fachri pimpinan yang lebih tahu, terlepas dari suka atau tidaknya terhadap Fachri, tidak pernah ada kader PKS yang dihukum sedasyat itu. Ini luar biasa,” ucap dia.

Bocornya surat pember­hen­tian Fahri Hamzah dari keang­gotaan PKS oleh Majelis Tahkim atau setingkat Mahkamah Partai sangat disayangkan sesama Ang­gota DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil.

Menurut Nasir bocornya su­rat pemberhentian itu akan men­jadi insiden tidak baik bagi partai. “Bagi saya membocorkan surat pemberhentian itu ke publik bisa menjadi aib,” kata dia.

Ia menduga ada kesengajaan karena seharusnya sebelum dite­rima oleh Fachri Hamzah, surat keputusan itu tidak boleh dise­barkan ke publik sebagai bentuk ketaatan dan etika moral. Ia pun yakin kader internal partailah yang membocorkan hal tersebut.

“Siapapun yang membo­cor­kan surat pemberhentian itu harusnya sadar ini akan berdam­pak kurang baik bagi pende­wasaan politik di tubuh PKS,” katanya. Pengamat politik dari Uni­ver­sitas Nasional, Moham­mad Hailuki, saat ini rezim di tubuh PKS yang dipimpin oleh Sohibul Iman, ingin mempo­sisikan diri sebagai oposisi yang propor­sional, santun, dan men­jadi mitra pemerintah yang kritis.

Hailuki menilai, informasi PKS telah memecat Fahri Ham­zah dalam semua keanggotaan kemungkinan karena dianggap mengganggu grand strategi ter­sebut. Terlebih, sebelumnya pernyataan Fahri kerap berse­berangan dan bahkan bertolak belakang dengan DPP PKS.

‘’Bisa saja ada kemungkinan itu, Fahri mengganggu grand strategi yang sedang dibangun oleh rezim PKS,’’ kata Hailuki.

Tidak hanya itu, Hailuki menyebut, jika memang bocoran surat edaran Majelis Tahkim PKS itu benar, maka salah satu alasan utama pemecatan Fahri adalah ketidaktaatan yang ditunjukan oleh Fahri. Padahal, ketaatan kader merupakan hal yang utama di tubuh PKS.

Selain itu, hampir di semua partai, Hailuki menyebut, ada oligarki kepemimpinan. Semen­tara tabiat utama dari oligarki adalah menuntut kesetiaan penuh dari semua kader partai. ‘’Ketika ada orang atau kader yang tidak bersetia penuh terhadap partai, maka dia akan disingkirkan. Mungkin inilah yang saat ini tengah yang menimpa Fahri di PKS,’’ kata Hailuki.

Pemecatan Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan PKS menurut Pengamat Politik Fachri Ali, kemungkinan besar kesalahan yang dilakukan oleh Fahri Hamzah sangat besar.

Alasannya, pemecatan dari keanggotaan partai membu­tuh­kan pertimbangan pelanggaran berat. “Pasti itu pelanggarannya sangat berat, hingga harus dipecat dari keanggotaan PKS,” kata Fachri Ali.

Namun, Fachri Ali tidak mengetahui jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh Fahri Ham­zah sehingga membuat dirinya dipecat dari keanggotaan PKS. Kalau hanya pelanggaran ringan, bisa jadi sanksi yang dijatuhkan termasuk ringan, seperti rotasi posisi dari pimpinan DPR RI.

Soal apa kesalahan yang dila­kukan Fahri Hamzah sebagai kader PKS, hanya diketahui oleh lembaga internal PKS yang me­ngurusi hal itu.

Menurut Fachri, salah satu kesalahan Fahri adalah membela mati-matian mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto saat menjalani sidang perkara ‘Papa Minta Saham’ di Mah­kamah Kehor­matan Dewan (MKD) beberapa waktu lalu.

Selain itu, nama Fahri juga mencuat setelah pasang badan saat Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) bermaksud meng­geledah salah satu ruang anggota dewan yang tertangkap operasi tangkap tangan KPK. “Namun, apa kesalahan Fahri yang paling tahu pihak internal di PKS,” kata dia. (rep/kcm/met)



Ikuti kami di