Harian Haluan

Harianhaluan.com

Jumat, Presiden Panggil Kepala Daerah Baru

Jumat, Presiden Panggil Kepala Daerah Baru
 

JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 pada Jumat (8/4) dalam rangka pengarahan kepada mereka khususnya terkait anggaran.

“Insya Allah nanti pada hari Jumat Presiden akan memberikan arahan kepa­da para kepala daerah yang baru terpilih, baik itu bu­pati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kompleks Istana Kepre­sidenan Jakarta, Senin.

Sebelum kunjungan ker­­­ja ke Maluku, Papua Barat dan Maluku Utara, Presiden Jokowi pada Se­nin (4/4) pagi memanggil sejumlah menteri. Selain Seskab Pramono Anung, tampak hadir di Istana Kepresidenan Jakarta, Men­ko Perekonomian Dar­min Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Pramono mengatakan Presiden Jokowi memang­gil kepala daerah baru dan akan memberi pengarahan agar apa yang menjadi kebijakan di pusat betul-betul bisa diturunkan sam­pai di daerah.


“Terutama adalah Pre­siden mau mengubah para­digma tentang anggaran karena tidak lagi sama dengan paradigma ang­garan seperti yang sebe­lumnya,” katanya.

Ia menyebutkan pada paradigma anggaran se­be­lum­nya, anggaran dibagi ha­bis, maka saat ini diubah men­jadi uang mengikuti program.

“Sekarang diubah oleh beliau menjadi uang itu me­ng­ikuti program. Apa yang menjadi prioritas dae­rah, dari pemerintah,” ka­tanya.

Selain membahas persi­apan pemanggilan kepala daerah baru, menurut Pra­mono, pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri pada Senin pagi juga membahas persiapan rapat kabinet paripurna pada Kamis (7/4).

Disebutkan, ada empat hal pokok yang akan dibahas dalam rapat ka­binet paripurna, yaitu pem­bahasan RAPBNP 2016, kemudahan berusaha atau easy doing business, renca­na kerja pemerintah jangka menengah dan panjang termasuk one map policy dan persoalan terkini.

“Presiden betul-betul ingin persoalan terkini yang ada dalam peme­rin­tahan dapat segera tera­tasi,” katanya. (h/ans)



Ikuti kami di