Harian Haluan

Harianhaluan.com

MPR Godok GBHN Model Baru

MPR Godok GBHN Model Baru
 

MEDAN, HALUAN — MPR sedang meng­godok GBHN mo­­del baru agar pe­rencanaan pem­ba­ngunan tetap  be­r­­ke­si­nam­bungan mes­ki terjadi per­gantian peme­rin­ta­han.

Selain itu juga untuk men­sela­ras­kan rencana pem­ba­ngunan dari pusat sampai ke daerah, sehingga perencanaan pembangunan nasional sejalan dengan daerah.

"Sekarang ada daerah yang menolak kebijakan perintah pusat," kata Ketua MPR Zul­kifli Hasan ketika membuka Focus Group Discussion (FGD)  Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan dengan Model GBHN, di Me­dan, (4/4).

FGD diselenggarakan MPR be­kerjasama dengan Fa­kul­tas Ilmu Sosilan Ilmu Po­litik (FISIP) Universita Sumatera Utara (USU). Diskusi terba­tas melibatkan 25 peserta dari aka­demisi, ormas, bi­rok­rat, LSM, dan pro­fesional.


Dikatakan Zul­kifli, refor­masi su­dah berjalan 18 tahun. Salah satu buah reformasi itu aman­demen UUD 1945. GBHN sa­­lah satu yang dihi­lang­kan.

Dengan diha­pusnya GBHN, peren­canaan pem­bangunan di­se­suikan de­ngan visi dan misi preiden. Begitu juga dengan gubernur dan bupati/walikota me­nyusun perencanaan pem­bangunan suai dengan visi dan misinya masing-masing yang berpotensi terja­dinya keti­dak­se­larasan pem­bangunan nasional dan daerah.

Menurut Zulkifli, melihat kondisi tersebut, sudah banyak pihak yang mendesak MPR untuk menghidupkan kembali GBHN. "Kita semua fraksi di MPR sudah setuju. Karena itu kita perlu kita kaji lebih dalam," kata Zulkifli Hasan.

Berkaitan dengan itu kata Zul, MPR akan meminta ma­sukan dari akademisi, tokoh masyarakat, Ormas, profesional dalam diskusi terbatas untuk men­cari formulasi sistem pe­rencanaan pembangan nasional model GBHN.

"Kita targetkan diskusi ter­batas ini di 50 kampus. Dari diskusi yang sudah diadakan, semuanya setuju GBHN dihi­dupkan kembali dan tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," ujar Zulkifli.

Zulkifli berharap, GBHN yang akan disusun bisa melihat Indonesia 50 tahun ke depan. Sebuah haluan negara yang bukan saja untuk kebijakana ekonomi, melain juga untuk bidang-bidang, seperti budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan.

Selain membuka FGD, Ke­tua Umum PAN ini juga me­lakukan sejumlah agenda lain­nya, seperti dialog ke­bang­saan dalam rangka so­sia­lisasi 4 Pilar  MPR dengan peserta pelajar Mu­ham­ma­diyah dan mengunjuni kam­pus Universitas Mu­ham­madiyah Sumatera Uta­ra (UMSU). (h/sam)



Ikuti kami di