Harian Haluan

Harianhaluan.com

Kemenag Diminta Klarifikasi Penundaan Umrah

Kemenag Diminta Klarifikasi Penundaan Umrah
 

JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Agama untuk melakukan klarifikasi kepada Kedutaan Besar Arab Saudi terkait masalah teknis pembuatan visa yang menyebabkan penundaan keberangkatan jamaah umrah.

“Selanjutnya, Kemen­te­rian Agama bersama biro perjalanan haji dan umrah menjelaskan kondisi tersebut kepada para jamaah. Yang diperlukan jamaah adalah kepastian, meskipun dapat dipahami ada kekecewaan,” kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (5/4).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menga­takan penyelenggaraan um­roh di Indonesia dilaksanakan penuh oleh pihak swasta, yaitu biro-biro perjalanan haji dan umrah.

Pemerintah, melalui Ke­men­terian Agama, bertugas untuk memberikan pem­bina­an, pengawasan dan pener­tiban serta penindakan bila ada pelanggaran.


“Di sini peran pemerintah sebagai pengawas diperlukan. Kalau pemerintah yang men­jelaskan, saya kira akan lebih menenangkan para jamaah,” tuturnya.

Saleh mengatakan, menu­rut informasi yang dia pero­leh, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta kehabisan stiker untuk pembuatan visa sehingga menghambat proses pengajuan visa.

“Kalau itu betul, berarti itu hanya persoalan teknis saja yang tentu bukan ranah peme­rintah kita. Biro-biro perja­lanan umrah juga tidak bisa berbuat banyak karena itu adalah urusan dapur Kedu­taan Besar Arab Saudi,” kata­nya.

Saleh berharap persoalan teknis tersebut sudah bisa diselesaikan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi dalam wak­tu yang tidak lama. (h/inl)



Ikuti kami di