Harian Haluan

Harianhaluan.com

Penegak Hukum Harus Inisiatif 'Buru' Nama di Panama Papers

Penegak Hukum Harus Inisiatif 'Buru' Nama di Panama Papers
 

JAKARTA, Haluan — Man­tan Wakil Ketua KPK, Bam­bang Widjojanto menga­takan, aparat penegak hukum teru­tama KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus ber­inisiatif menelisik sejumlah nama asal Indonesia yang tercan­tum di dalam dokumen Panama Papers.

“Kalau gua penegak hu­kum ambil inisiatif, bisa KPK dan Kejagung, yang jelas bukan kepolisian karena ini udah beyond. Kalau penun­tutan susah sudah melebihi lah, KPK atau Kejagung,” ujar pria yang akrab disapa BW ini di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Ja­karta Selatan, Rabu (6/4/).

Menurut dia, langkah awal yang bisa diambil kedua pe­negak hukum itu ialah dengan mengkonfirmasi langsung kepada pihak yang namanya masuk di daftar dokumen milik Mossack Fonseca. Me­ngingat, mereka membuat perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri (off­shore).

“Kalau ini kan bukan delik aduan, siapa pun bisa punya inisiatif termasuk pe­negak hukum. Setidak-ti­daknya bi­kin pertemuan un­tuk kla­rifikasi ini apa. Ini sesun­guhnya apa yang sih terjadi? Itu yang harus dikla­rifikasi lebih dulu,” terang dia.


Lebih lanjut, BW menye­but, seharusnya pemerintah bisa jeli melihat data yang menampilkan nama-nama pesohor tanah air itu sebagai informasi awal untuk me­lakukan tindakan lebih lanjut atas hal tersebut.

“Kalau kayak gini ha­rusnya pemerintah melihat ini sebagai informasi. Kan lu mesti olah, mestinya intelijen penegakan hukum jalan,” tandasnya. Panama Papers adalah nama dokumen yang dibo­corkan koalisi wartawan in­vestigasi internasional pada Minggu 3 April 2016 kema­rin. (h/oke)



Ikuti kami di