Harian Haluan

Harianhaluan.com

Djan Faridz dan Jokowi Akan Berhadapan Langsung di Pengadilan

Djan Faridz dan Jokowi Akan Berhadapan Langsung di Pengadilan
 

JAKARTA, Haluan — Humphrey Djemat selaku Kuasa Hukum Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan, kliennya bakal berhadapan langsung dengan Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam proses mediasi gugatan yang dilayangkan.

Menurut Humphrey, Ha­kim Mediator sudah me­merintahkan semua pihak, baik penggugat maupun ter­gugat dalam perkara ini untuk hadir dalam proses mediasi yang bakal digelar Rabu 13 April 2016 pekan depan.

“Semua pihak harus me­nunjukan itikad baiknya se­lama proses mediasi. Sudah jelas secara tegas tadi Hakim Mediator mengatakan bahwa pada agenda mediasi beri­kutnya yakni Rabu 13 April 2016 semua pihak dalam hal ini Pak Djan Faridz, Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Menkumham agar hadir,” kata dia, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/4).

Menurut Humprey, me­ngacu pada Peraturan Mah­kamah Agung Nomor 1 Ta­hun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dise­butkan pada Pasal 6 Ayat (1) bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.


Lebih lanjut, disebutkan pada Pasal 6 Ayat (3) dan (4) huruf d, bahwa ketidak­ha­diran para pihak dalam medi­asi hanya dapat dilakukan dengan alasan sah, salah satunya menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

“Kalau gitu (tak hadir) akan merugikan pemerintah sendiri. Menunjukan juga itikad tidak baik terhadap proses yudikatif yang sedang dilakukan,” ujarnya.

Djan Faridz sebelumnya mengajukan gugatan terhadap pemerintah lantaran tidak melaksanakan putusan Mah­kamah Agung Nomor 601/2015. Dalam putusannya, MA membatalkan putusan PTUN yang mengesahkan SK kepengurusan PPP hasil Muk­tamar Surabaya. Men­kumham telah mencabut SK kubu Romahurmuziy pada Januari 2016.

Meski demikian, Men­kumham tak mengesahkan kepengurusan Djan Faridz. Sebaliknya, Menkumham justru menghidupkan kem­bali pengurus PPP hasil Muk­tamar Bandung dan memberi tenggat waktu enam bulan untuk menyelenggarakan Mukt­amar Islah.

Menurut Djan, tindakan yang dilakukan pemerintah merupakan perbuatan mela­wan hukum.Tak hanya meng­gugat ketiganya, Djan juga menuntut ganti rugi sebesar Rp1 triliun kepada pemerin­tah. (h/oke)



Ikuti kami di