Harian Haluan

Harianhaluan.com

PLN Harapkan Dukungan Hukum

Sukseskan Proyek Kelistrikan Sumatera

Sukseskan Proyek Kelistrikan Sumatera
 

MEDAN, HALUAN — PT PLN Persero akan mem­bangun transmisi sepanjang 23.217 kilometer sirkit (kms) dan proyek besar lainnya di Pulau Sumatera. Proyek besar tersebut untuk memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendukung program 35.000 megawatt di regional Sumatera.

“Khusus untuk proyek transmisi dengan panjang 23.217 kms ini, merupakan setengah dari target pem­bangunan transmisi nasio­nal yang dicanangkan,” kata Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN Persero, Amir Rosidin saat kegiatan sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerin­tahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dalam men­dukung program 35.000 MW di Regional Sumatera, Rabu (6/4) di Medan.

Agar terwujudnya pro­yek-proyek besar tersebut dengan lancar dan tepat waktu, lanjut Amir, PLN mengharapkan dukungan seluruh pihak, baik peme­rintah pusat maupun pe­merintah daerah. Apalagi, besarnya program 35.000 MW menjadikannya rentan akan berbagai hal, sehingga diperlukan pengawalan dan pengamanan, termasuk dari sisi hukum.

Menurutnya, dalam pem­ba­ngunan infrastruktur ketenagalistrikan ada risiko-risiko yang mungkin timbul, salah satunya adalah ken­dala pembebasan lahan.


 “Mohon dukungan dari kejaksaan supaya kendala ini bisa diselesaikan ber­sama. Kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud ko­mit­men bersama PLN dan kejaksaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang be­bas KKN, serta mengawal dan mengamankan pelaksa­nannya,” ujar Amir saat sosialisasi yang  dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Ne­geri se-Sumatera, serta Ma­na­jemen PLN di lingkungan Regional Sumatera tersebut.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI M. Adi Toegarisman menegaskan, bahwa harus ada perubahan paradigma terkait kasus hukum yang kerap terjadi.

“Tidak ada lagi kedepan persoalan terhambatannya pembangunan karena pe­negakkan hukum. Karena penegakkan hukum sudah bergabung bersama-sama untuk kesuksesan pemba­ngunan yang berlandaskan integritas,” kata Adi.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung RI telah membentuk Tim Penga­walan dan Pengamanan Pe­me­rintah dan Pembangunan (TP4P) melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015.

Kehadiran TP4P Kejak­saan Agung diharapkan da­pat mengawal, mem­beri­kan penerangan dan penyu­luhan hukum, menjadi mi­tra untuk berdiskusi, serta mem­beri­kan pendam­pingan hukum, bahkan mengen­dorse doku­men dalam se­tiap tahapan program pem­bangunan dari awal sampai akhir.

Sebagai tindak lanjut terbentuknya TP4P Kejak­saan Agung RI,  PLN pun membentuk Tim Imbangan Pengawalan dan Penga­manan PLN dan Pemba­ngu­nan Infrastruktur Kete­na­galistrikan atau TP4IK melalui Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 0219.K/DIR/2015.

Dukungan pemerintah terhadap program ini diwu­judkan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 ten­tang Percepatan Pelaksa­naan Proyek Strategis Na­sio­nal dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perce­patan Pembangunan Infra­struktur Ketenagalistrikan.

Dengan adanya Perpres tersebut, diharapkan guber­nur atau bupati/walikota selaku penanggung jawab proyek strategis nasional di daerah, memberikan peri­zinan dan non perizinan yang diperlukan.

Selain itu, juga ada In­pres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksa­naan Proyek Strategis Nas­io­nal. Presiden mengins­truksikan agar para stake­holder mendahulukan pro­ses administrasi pemerin­tahan dalam melakukan pemeriksaan dan penye­lesaian atas laporan pe­nyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.

Kerja bersama untuk menyelesaikan infra­struk­tur kelistrikan ini bertujuan untuk mendongkrak per­tum­buhan ekonomi di In­donesia, khususnya di Suma­tera melalui pe­me­nuhuan kebutuhan energi listrik. Dalam 5 tahun ke depan, kebutuhan listrik harus tumbuh sebesar rata-rata 8,8% per tahun dan sesuai dengan target rasio elektrifikasi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024 sebesar 97,4% pada akhir 2019. (h/rel/vid)



Ikuti kami di