Harian Haluan

Harianhaluan.com

Golkar Tekan Praktik Politik Uang di Munaslub

Golkar Tekan Praktik Politik Uang di Munaslub
Suasana rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/4). Rapat pleno tersebut mengagendakan pembahasan musyawarah nasional luar biasa Golkar yang rencananya akan diadakan di Bali pada 7 Mei 2016. (ANTARA) 

JAKARTA, HALUAN — Pa­nitia musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar akan menerapkan stra­tegi untuk meminimalisir ptaktik politik uang di Munas­lub, awal Mei nanti.

Ketua Steering Committe (SC) Nurdin Halid menga­takan, ada banyak cara untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pertarungan me­nuju kursi 1 Partai Golkar. Salah satu caranya dengan menerapkan zona di masa kampanye calon ketua umum.

Dengan menerapkan zona kampanye tersebut, panitia berharap dapat membatasi interaksi antara calon ketua umum beserta tim suksesnya dengan pemilik suara di DPD. Panitia telah menetapkan tang­gal masa kampanye mulai tanggal 23 April hingga 1 Mei.

Selama rentang masa itu, kampanye dibagi dalam lima zona. Yaitu, zona I meliputi Sumatera, zona II Jawa, zona III Kalimantan, zona IV Sula­wesi dan zona V meliputi Bali, NTB, NTT, Maluku dan Pa­pua. Seluruh zona sudah dite­tap­kan tang­gal kam­panyenya.


Kalau ada yang melanggar zonasi tersebut, maka caketum yang bersangkutan akan didis­kualifikasi. “Kita buat kana­lisasi dengan lima zona untuk mereka berinteraksi dengan DPD, sosialisasikan gagasan dan idenya, hanya di masa kampanye di wilayah itu, di luar itu ada pertemuan, di diskualifikasi,” tegas Nurdin usai rapat pleno di DPP Partai Golkar Slipi, Kamis (7/4).

Panitia juga akan membuat cara agar transaksi negatif menjelang munaslub dapat dilacak. Namun, Nurdin eng­gan membeberkan cara terse­but agar tidak bocor ke seluruh kader Golkar.

Selain itu, panitia juga akan meniadakan surat dukungan, menggunakan sistem voting tertutup. Menurut Nurdin, surat dukungan menjadi salah satu sarana terjadinya politik transaksional. Jadi, kedepan surat suara dukungan tidak akan lagi digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi caketum. (h/rol)



Ikuti kami di