Harian Haluan

Harianhaluan.com

Komisaris BUMN Banyak tak Profesional

Komisaris BUMN Banyak tak Profesional
 

JAKARTA, HALUAN —  Ko­misaris dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak yang tidak profesional. Akibatnya perusahaan plat merah ini sering merugi dan tidak kompetitif.

 “Sekarang banyak ko­misaris dan pengawas BUMN hanya seremonial, tidak paham soal bidang usaha BUMN. Mereka tidak paham ba­gai­mana pengelolaan keua­ngan pada industri dalam BUMN,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman dalam diskusi Revisi UU BUMN, di Gedung DPR, Kamis (7/4).

Azman menilai, adanya ta­rik-menarik antara ke­pen­tingan usaha dan kepent­ingan politik di tubuh BUMN sulit untuk di­hindari. Di satu sisi, BUMN dituntut untung dan memberi kontribusi pada ne­gara. Namun di sisi lain, pe­nguasa me­nem­patkan orang-orang yang tidak profesional duduk menjadi ko­misaris BUMN.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, kinerja BUMN itu tidak saja ditentukan oleh pemimpin atau direksinya, akan tetapi juga oleh para komisaris dan anggota dewan pengawas.


“Kalau kondisi tersebut tidak berubah, maka Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain, terutama dengan masuknya era Masyarakat Eko­nomi Asean (MEA),” kata pensiunan BUMN semen itu.

Sementara itu, Ketua Ka­mar Dagang dan Industri (Ka­din), Edi Ganefo yang juga men­jadi pembicara dalam dis­kusi tersebut menilai, RUU BUMN yang tengah dibahas di DPR harus lebih fokus, se­hing­ga membuat operasi BUMN lebih efisien.

Dia meminta, agar BUMN tidak berebut pada lahan yang sama dan fokus pada bidang usaha masing-masing. BUMN sektor konstruksi sebaiknya disatukan saja sebagaimana juga BUMN sektor perbankan dan bidang lainnya.

“Dengan demikian, masing-masing BUMN akan memiliki dana yang besar sehingga lebih leluasa dalam berusaha. Selain itu, mereka tidak saling sikut atau justru bagi-bagi proyek seperti arisan,” ujarnya. (h/sam)



Ikuti kami di