Harian Haluan

Harianhaluan.com

Jokowi Minta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Solid

Jokowi Minta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Solid
 

JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur, wakil gu­bernur, bupati/walikota dan wakil bupati/walikota hasil Pilkada 2015 dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016,  di Istana Negara, Jum’at (8/4). Di tempat terpisah, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) istri Presiden Jokowi, Iriana Joko Widodo me­ngum­pulkan para istri kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah saling bahu membahu, saling me­m­­­perkuat dan saling me­lengkapi, sehingga betul-betul menjadi tim yang solid dalam dalam bekerja nyata untuk masyarakat.  “Jangan awalnya saja mesra, nanti pertengahan berantem. Ja­ng­an terjadi hal seperti itu. Bapak-bapak ditunggu dan diharap rakyat.  Bertarung lima tahun sekali, jangan bertarung terus, rakyat da­pat apa?,” kata Jokowo.

Dia juga meminta ke­pala daerah yang dulu jadi lawan politik dalam pilkada agar dirangkul. “Jangan dulu yang tidak mendukung dipindah ke tempat ter­pencil. Sebagai pimpinan daerah ditunggu oleh rakyat kerja-kerja nyata kita,” kata Presiden Jokowi dalam raker

Yang dihadiri 7 gubernur dan 7 wakil gubernur, 185 orang bupati dan 185 orang wakil bupati, serta 30 orang walikota dan 30 orang wali­kota itu.


Jokowi mengingatkan mengenai pentingnya de­re­gulasi di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Dalam catatan Presiden terdapat 42.000 regulasi di tingkat kementerian dan 3.000 pe­ra­­turan daerah yang ber­masalah. Presiden meminta regulasi itu untuk langsung dihapus tanpa perlu lagi dikaji. “Ini sangat men­yulitkan kita semua. Kalau dikaji sebulan hanya dapat 5-7 perda (yang dihapus),” kata Jokowi.

Pada kesempatan ter­sebut, Presiden Joko Wi­dodo juga meminta para yang baru dilantik, untuk meng­gu­na­kan kendaraan dinas yang lama daripada membeli yang baru. “Jangan mentang-men­tang bupati baru, wali kota baru, gu­bernur baru, mo­bil­nya juga baru. Janganlah,” ujar Jokowi.

Presiden menyarankan anggaran pengadaan mobil baru yang masuk dalam belanja modal itu digunakan untuk kepentingan yang lain, yaitu pembangunan infratruktur yang efeknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. “Infras­truktur adalah salah satu­nya,” kata Jokowi.

Kapuspen Kemendagri Dodi Riyatmadji kepada wartawan menjelaskan, di­undang­kan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam raker pemerintah 2016  dalam rangka me­wujud­kan tata kelola pe­me­rintah yang bersih, efektif dan efisien. Pertemuan ini diadakan untuk men­ya­ma­kan visi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah. “Jangan sampai kebijakan atau program dari Pemerintah Pusat tidak da­pat terlaksana dengan baik di daerah akibat tidak ada­nya pemahaman yang sa­ma”, kata Dodi.

Aktif di PKK

Sementara itu, istri Pre­siden Jokowi, Iriana Joko Widodo meminta para istri kepada daerah dan wakil kepala daerah melalui orga­nisasi Pembinaan Kesejah­teraan Keluarga (PKK) un­tuk lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat agar m­e­­­­nge­tahui apa yang men­jadi keb­utuhan dan keluhan wa­rga. ”Ibu-ibu akan ber­ke­giatan selama 5 tahun ke depan harus mendatangi satu-satu kabupaten/kota, supaya tahu keluhan ma­sy­a­rakat. Apalagi potensi PKK banyak kegiatan,” ujar Iriana.

Selain itu, Iriana juga meminta para istri pejabat daerah mampu menguasai seluruh kegiatan di PKK dan mengetahui program-program dari kelompok ker­ja­nya. Istri-istri kepala kata Iriana, harus bisa menjadi figur penggerak kegiatan PKK sebagai mitra Pe­me­rintah dalam men­yejah­terakan masyarakat. “Ibu-ibu harus menguasai kegia­tan yang ada di PKK supaya tahu kerja-kerja apa saja yang bisa dilakukan,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, ketua tim penggerak PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa organisasi PKK lahir karena kebutuhan masya­rakat. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa setiap istri kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki ta­ng­gung jawab untuk men­jalankan 10 program PKK. “PKK lahir karena ke­bu­tu­han masyarakat. Gerakan ini merupakan mitra pe­me­rintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kita wajib men­jalankan 10 program PKK,” kata Erni. (h/sam)



Ikuti kami di