Harian Haluan

Harianhaluan.com

Home »

pemda

Banyak Perusahaan di Pasbar Belum Salurkan Dana CSR

Banyak Perusahaan di Pasbar Belum Salurkan Dana CSR
 

PASBAR, HALUAN—Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menilai perusahaan perkebunan di daerah masih banyak yang belum maksimal menyalurkan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CSR).

"Kita sangat menyayangkan hingga saat ini banyak perusahaan belum maksimal mengeluarkan CSR. Persoalan CSR sudah jelas pada UU Nomor 23 Tahun 2003. Kita segera panggil perusahaan itu dalam waktu dekat," ujar Bupati Pasbar, Syahiran di kantornya, Rabu (22/2). Ia mengatakan, ada 15 perusahaan perkebunan di kabupaten itu, yang sebagian di atasnya adalah BUMN dan BUMD.

Syahiran mengutarakan, sesuai aturan, masyarakat berhak memperoleh dana CSR dalam bentuk apa pun. Sarana dan prasarana untuk menerima dana CSR juga sudah diatur, seperti bidang lingkungan hidup atau penghijauan, bidang pendidikan untuk membangun sekolah atau memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu.

"Dana CSR dari perusahaan ini sangat kita butuhkan untuk membangun WC yang representatif di puskesmas, bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana, bantuan jamban untuk masyarakat miskin, gerbang batas kota, taman kota dan banyak yang lainnya," tuturnya


Selain itu, kata Syahiran, dana CSR juga bisa mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Pasbar, apalagi hingga saat ini kabupaten itu masih berstatus daerah tertinggal.

"Dana CSR atau dana bantuan sosial masyarakat dari perusahaan ini tentunya akan dapat memacu dan mendorong keterbatasan dana yang ada di APBD kita," ucapnya

Ia menyebutkan, CSR selain menganut prinsip tata kelola perusahaan yang bagus juga mengatur tanggung jawab sosial. Tanggung jawab lingkungan perusahaan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya.

"Hal ini untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat," katanya.

Selain itu, kata Syahiran, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

"Makanya ke depan kita akan terus perkuat dana CSR ini karena UU serta peraturan daerah sudah ada mengaturnya," ujarnya.

Sementara itu. BUMN dan BUMD sudah menyalurkan CSR dengan anggaran yang cukup maksimal. Namun, bagi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) belum terkoneksi dengan maksimal.

"Untuk BUMN sudah cukup banyak yang menyalurkan CSR, seperti PLN, BRI, BUMD seperti Bank Nagari. Kita berharap ke depan bantuan CSR yang merupakan hak masyarakat seharusnya disalurkan oleh perusahaan-perusahaan," kata Syahiran. (h/idn)



Ikuti kami di