Harian Haluan

Harianhaluan.com

Pasaman Punya Perda Pendidikan Gratis

Pasaman Punya Perda Pendidikan Gratis
 

PASAMAN, HALUAN - DPRD Kabupaten Pasaman akhirnya sahkan dua Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis dan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Jumat (19/5) lalu.

Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, lahirnya Perda pendidikan gratis merupakan suatu keharusan. Itu dikarenakan adanya peralihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten kepada provinsi. 

"Itu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Inilah sesungguhnya yang menjadi dasar dalam perubahan Perda tentang Pendidikan Gratis ini,” kata Yusuf Lubis, kemarin.

Meski begitu, kata Bupati, bukan berarti daerah tidak dapat memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan pendidikan menengah. Hal itu, kata bupati, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 3 undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

"Disitu disebutkan, bahwa dana pendidikan dari pemerintah dan pemda untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan berlaku," katanya.

Kebijakan lain dalam perubahan Perda itu, kata dia, adanya kewajiban daerah memberikan secara gratis satu stel pakaian seragam sekolah per siswa setiap awal tahun ajaran baru dan pemberian buku tulis gratis pada setiap siswa, baik SD juga SMP, mulai dari kelas I sampai kelas IX setiap awal tahun ajaran.

"Mudah-mudahan pemberian baju seragam sekolah sekolah dan buku tulis secara gratis sudah dapat terlaksana pada tahun anggaran 2018 nanti. Jika APBD kita cukup, seragam akan kita berikan setiap ajaran baru kepada seluruh siswa SD maupun SMP," katanya.

Dengan kebijakan itu, kata bupati, para orang tua didorong untuk fokus terhadap pendidikan anak-anaknya, dan tidak ada alasan lagi untuk tidak menyekolahkan anaknya. 

Sementara, lahirnya perda perubahan tentang pajak daerah didasari atas terbitnya Keputusan Mendagri Nomor: 188.34-9027 tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan Perda Kabupaten Pasaman Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

"Ada sejumlah kewenangan kabupaten sudah beralih dan menjadi kewenangan provinsi. Itu tercantum dalam keputusan Mendagri. Akibatnya, tiga pasal dalam perda itu dihapus, karena bertentangan," katanya.

Sebelumnya, pembahasan dua ranperda perubahan ini sedikit alot. Sejumlah fraksi menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah guna penyempurnaan ranperda itu.

Seperti, Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah menindak tegas serta melarang komite sekolah, kepala sekolah serta guru dilarang melakukan pungutan kepada siswa dalam bentuk apapun seiring disahkannya perda itu nantinya.

Fraksi ini juga meminta pemerintah menggratiskan biaya SPP untuk jenjang SLTA dan dibebankan pada APBD, meski kewenangan pengelolaan SLTA sudah beralih ke pemerintah provinsi. 

Fraksi Gerindra-Sejahtera meminta, petugas pajak harus berintegritas, melayani, tegas dan berani dalam melaksanakan kinerjanya, tidak boleh tebang pilih. Meminta pemerintah, menekan angka kebocoran pajak diseluruh sektor pemungutan pajak. (h/mg-yud)

Ikuti kami di