Harian Haluan

Harianhaluan.com

Home »

pemda

Trans Mentawai Terhalang HPH

Trans Mentawai Terhalang HPH
Peta Mentawai/ Google Maps 

Dalam pengerjaanya masih ada kendala. Lahan yang akan digunakan banyak berstatus Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Ini menjadi kendala yang harus diselesaikan” Naslindo Sirait, Kepala Bappeda Mentawai.

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Keinginan Kepulauan Mentawai untuk memiliki akses jalan yang terkoneksi melalui mega proyek trans Mentawai terkendala pembebasan lahan yang kebanyakan berstatus Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Selain persoalan lahan, cekaknya anggaran juga hambatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Naslindo Sirait menyebutkan, pembebasan lahan HPH memang menjadi persoalan utama dalam pembangunan Trans Mentawai. Pemkab Mentawai sedang mencarikan solusinya. Beberapa opsi sedang dikaji. Salah satunya, pinjam pakai lahan.


“Dalam pengerjaanya masih ada kendala-kendala, terutama di Pagai Utara dan Pagai Selatan. Dimana masih adanya Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sehingga nanti akan dilakukan pinjam pakai hutan dengan pemilik pengusaha hutan tersebut. Ini menjadi kendala yang harus diselesaikan,” kata Naslindo usai Rapat Koordinasi Terbatas dengan Gubernur Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar Kamis (4/8), siang.

Menurut Naslindo Sirait, sedikitnya Kepulauan Mentawai masih membutuhkan Rp2,8 triliun lebih lagi untuk pembangunan 393 kilometer Trans Mentawai. Dimana estimasi anggaran tersebut Rp1,8 Triliun pembangunan jalan baru dan Rp986 miliar lebih untuk peningkatan jalan.

Pembangunan Trans Mentawai ini akan dilakukan di seluruh pulau yang ada mulai dari, ruas jalan Trans Mentawai Sipora dengan panjang 77 kilometer, Trans Mentawai Siberut sepanjang 187,20 kilometer, Trans Mentawai Pagai Utara 63 kilometer, dan Trans Mentawai Pagai Selatan sepanjang 66 kilometer.

Ditambahkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elfi, bahwa memang kendala untuk mewujudkan Trans Mentawai ini hanya pada anggaran. Sehingga sangat dibutuhkan dukungan anggaran dari provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa terealisasi. “Kita berharap itu tahun 2018 itu sudah bisa terealisasi, mengingat untuk di Siberut itu sudah kita buka jadi kalau bisa memang bisa segera dilakukan,” paparnya.

Lanjutnya, terkait dengan eks HPH yang dilalui Trans Mentawai itu saat ini sedang diproses oleh Pemkab Mentawai. “Kalau untuk pembangunan Trans Mentawai itu tidak mengenai hutan lindung, hanya eks HPH. Dimana rencana luas jalan yang masuk kawasan hutan seluas 1504,53 kilometer. Yang memakai kawasan hutan lindung untuk pembangunan pelabuhan,” ungkapnya.

Jauh-jauh hari, Presiden Joko Widodo mengatakan Mentawai akan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dasar.

“Saya sudah cek, masih banyak persoalan dasar yang perlu dibenahi, ya jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi,” katanya dalam kunjungan kerja ke Mentawai, beberapa waktu yang lalu.



Ikuti kami di