Harian Haluan

Harianhaluan.com

KETERANGAN AHLI AGRARIA PERKARA BASKO

KAI Tidak Berwenang Sewakan Tanah

KAI Tidak Berwenang Sewakan Tanah
Dokumentasi Haluan 

"Apa mungkin PT KAI menyewakan tanah, notabenenya mereka tidak berwenang melakukan penyewaan. Itu perbuatan melanggar hukum. Tanah negara dengan status hak pakai sekalipun tidak boleh dikomersilkanAzmi Fendri, Ahli Hukum Agraria.

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Merujuk aturan perundang-undangan yang berlaku, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) dan kewenangan dalam mengajukan permohonan sertifikat serta menyewakan tanah-tanah yang berada di jalur pengoperasian kereta api.

Pendapat itu disampaikan ahli Hukum Agraria dari Universitas Andalas, Dr. Azmi Fendri, saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara dugaan pidana pemalsuan surat permohonan tanah, yang didakwakan kepada Pemilik Basko Group H. Basrizal Koto, di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Kamis (28/9).

Kasus dugaan pemalsuan muncul setelah PT KAI melaporkan H. Basrizal Koto (Basko) telah melakukan pemalsuan surat dalam permohonan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang pada tahun 2010, yang berujung terbitnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 200, 201, dan 205.

PT KAI menilai, selain dilakukan pemalsuan permohonan, terbitnya HGB tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, karena menilai HGB terbit di atas aset PT KAI dengan dasar kepemilikan grondkaart 1888.

"Grondkaart itu peta jalur kereta api yang dibuat pejabat Kadaster pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tapi itu bukan bukti kepemilikan. Dan setelah Indonesia merdeka, untuk menegaskan kepemilikan tanah dengan dasar grondkaart, harus diajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN, sesuai prosedur yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1953, yang ditegaskan Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan aturan lainnya. Nanti hasilnya bisa berupa hak pakai dan bisa pula hak pengelolaan," kata Azmi.

Lebih jauh Azmi menjelaskan, di masa Hindia Belanda, bukti kepemilikan atas tanah terdiri dari beberapa jenis seperti, Eigendom, Erfpacht, dan Opstal. Namun, grondkaart tidak termasuk bukti kepemilikan, dan tidak lebih dari sekadar peta ukur jalur rel kereta api. Sedangkan yang menjadi dasar pengajuan sertifikat oleh Basko kepada BPN adalah surat penguasaan di atas tanah yang berstatus bekas Eigendom Verponding (ex-EV) 1650.

Proses pengajuan permohonan oleh Basko berjalan sebagaimana prosedur yang belaku, dan dalam kasus ini Azmi menilai BPN sebagai pihak yang berwenang memastikan status tanah, juga memiliki dasar untuk memastikan status tanah yang diajukan Basko adalah bekas Eigendom. Jika tidak, tentu tak akan berujung pada diterimanya permohonan dan diterbitkan HGB.

"Dengan lahirnya UUPA (UU Nomor 5) tahun 1960, tanah bekas Eigendom Verponding harus dikonversi menjadi hak-hak yang diatur dalam UU tersebut. Jika setelah 20 tahun berlakunya UUPA (September 1980), ada tanah bekas Eigendom yang belum dikonversi, maka statusnya menjadi tanah negara. Status ini menurut AP Parlindungan dalam bukunya, lebih kuat dibanding tanah adat sekalipun.

Tanah negara, adalah tanah yang organisasi pengelolaannya berada pada negara, atau kementerian terkait, demi kepentingan masyarakat umum. Namun, tanah negara bukan berarti tanah milik negara," kata Azmi lagi.

Oleh karena itu, Azmi menilai, tidak ada yang salah dengan terbitnya sertifikat yang diajukan oleh Basko pada 2010 dengan dasar penguasaan di atas tanah ex Eigendom, selama proses pengajuan permohonan tersebut tidak melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ikuti kami di