Logo Harianhaluan

Nurani Perempuan Kawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Nurani Perempuan Kawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Aksi dukungan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual di Gor Agus Salim, Padang.  Hal itu dilakukan dalam memperingati kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan se-dunia. 

PADANG, HARIANHALUAN.COM--Memperingati kampanye internasional 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (WCC), mengawal pembahasan rancangan Undang-undang penghapusan kekerasan seksual pada perempuan.

“Negara berkewajiban memastikan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual. Karenanya negara perlu mempercepat hadirnya kebijakan yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan seksual,” ungkap Direktur Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) Yefri Heriani, Selasa (28/11).

Baca Juga : Keterlaluan! Seorang Pria Nekat Pukuli Imam Masjid saat Pimpin Salat di Pekanbaru

Yefri berharap, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah dimandatkan ke komisi VIII untuk segera dibahas dan perlu dikawal agar berbagai substansi yang ada di dalamnya tidak hilang. Karena tim yang merumuskannya telah berusaha untuk memahami kebutuhan korban kekerasan seksual melalui kajian yang sangat panjang dan pembuatan naskah akademis.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal penting yang mesti dikawal dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual supaya tidak hilang diantaranya, diperkenalkan 9 bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Dijelaskan juga tentang pemidanaan terhadap kooperasi, dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual ini kooperasi dapat dituntut pidana jika melakukan kekerasan seksual.

Baca Juga : Lebaran Menjelang, Empat Bulan Tak Gajian, Perangkat Desa: Bapak-bapak di Atas Sana Masih Punya Hati?

Dirumuskan ancaman 2 (dua) pidana pokok dan 9 (sembilan) pidana tambahan, pidana pokok berupa rehabilitasi khusus kepada pelaku dengan tujuan mengubah pola pikir, cara pandang dan perilaku seksual terpidana serta mencegah keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana. Rehabilitasi khusus diberikan kepada terpidana anak dibawah usia 14 tahun dan terpidana pada perkara pelecehan seksual.

“Pidana tambahan berupa, restitusi yang diajukan oleh korban atau keluarga korban melalui penuntut umum kepada pengadilan, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak politik,” ulasnya.