Harian Haluan

Harianhaluan.com

Home »

pemda

Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam

Sertifikat Huntap Mentawai Tidak Terbit, Ribuan Korban Tsunami Terancam
Sceenshot 

Ribuan korban tsunami Mentawai tahun 2010, yang sudah direlokasi ke hunian tetap (Huntap), hidup dalam kegelisahan. Pasalnya, lokasi tinggal mereka berada di hutan produksi yang dikuasai oleh perusahaan pemegang izin Hak Penguasahaan Hutan (HPH). Persoalan pelik ini belum ditemukan jalan keluarnya dan sedang dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Mentawai.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Data yang dipaparkan Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake, ada sekitar 1.700 korban tsunami Mentawai hidup di tengah hutan produksi yang dijadikan titik relokasi. Ribuan orang itu tersebar di Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan, Kecamatan Sikakap hingga ke Sipora Selatan. Jangankan untuk menggarap lahan yang sudah diberikan pada mereka, rumah yang ditempati saja sampai sekarang tidak keluar sertifikatnya.

“Ini dilema yang sampai sekarang belum bisa dicarikan jalan keluarnya. Huntap dibangun, diberikan kepada korban tsunami tahun 2010, tapi perizinannya tidak dituntaskan. Akibatnya sekarang, masyarakat tinggal di rumah yang tidak memiliki sertifikat. Mereka juga takut menggarap lahan karena bisa berbenturan dengan perusahaan yang mengelola hutan produksi tersebut,” terang Kortanius, awal pekan lalu kepada Haluan.

Pemkab Mentawai menurut Kortanius sudah beberapa kali berusaha agar masyarakat punya hak penuh atas lahan yang ditempati. Namun semuanya belum menemukan hasil yang memuaskan.


“Kalau begini masyarakat juga yang sengsara. Apalagi lokasi huntap jauh dari tanah mereka bercocok tanam. Kita berharap pemerintah provinsi segera mencarikan jalan keluarnya, dan berbicara dengan kementerian. Pemkab Mentawai juga turut berjuang,” papar Kortanius.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok. Khusus huntap yang ada di Pagai Selatan, lahan yang ditempati warga merupakan milik PT Minas Pagai Lumber Corp.

“Mestinya ada beberapa opsi dalam persoalan ini. Sekarang mau tak mau lahan mesti dibebaskan dari perusahaan pengelola karena huntap terlanjur dibangun dan masyarakat telah menempatinya. DPRD berusaha juga mencarikan opsi lain,” papar Yosep.

Diperbolehkan Olah Lahan

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar Hendri Octavia mengakui kalau sejauh ini ribuan huntap untuk korban tsunami Mentawai belum memiliki sertifikat. Meski demikian, warga yang tinggal di sana tetap dibolehkan menggarap lahan yang diberikan.

“Namun, untuk proses pensertifikatkan, masyarakat mesti bersabar hingga regulasi pelepasan lahan telah ditempuh dan disetujui oleh Menteri Kehutanan,” ungkap Hendri, Minggu (25/3) sore.

Hendri malah menyebut kalau lamanya proses pelepasan kawasan hutan produksi kepada masyarakat disebabkan kesulitan Pemda Mentawai mencarikan areal pengganti sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Namun, terdapat dua opsi lain yang bisa ditempuh jika Pemda tidak bisa mencarikan areal pengganti tersebut.



Ikuti kami di