Harian Haluan

Harianhaluan.com

TIGA PARTAI KENA CORET DI BEBERAPA DAPIL

KPU Sumbar Terancam Digugat

KPU Sumbar Terancam Digugat
ilustrasi pileg 2019 

 

 

 

Partai Gerindra Sumbar malah sudah berancang-ancang menyengketakan  KPU Sumbar, dengan melayangkan gugatan ke Bawaslu Sumbar.


PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar terancam digugat usai mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS). Ancaman gugatan itu dipicu kena coretnya tiga partai politik sebagai peserta Pemilu untuk memperebutkan kursi DPRD Sumbar di beberapa daerah pemilihan (Dapil).

Dari DCS yang diumumkan lewat media massa, KPU Sumbar diketahui mencoret Partai Gerindra di Dapil 3, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di dapil, yaitu Dapil Sumbar 4 dan Sumbar 6 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Dapil Sumbar 2,3,4 dan 5. Tiga partai inilah yang mempertimbangkan untuk menggugat KPU Sumbar jika kesalahan yang berdampak pencoretan dianggap dari KPU.

Partai Gerindra Sumbar malah sudah berancang-ancang menggugat KPU Sumbar dengan melayangkan gugatan ke Bawaslu Sumbar. "Kami akan menggugat karena pencoretan ini dianggap tidak tepat. Menurut KPU, hal itu adalah akibat adanya bacaleg perempuan yang tidak memenuhi syarat, tapi setelah dikonfirmasi kepada tim penghubung DPD Partai gerindra Sumbar, semua data sudah lengkap, memenuhi dan dapat diterima," ungkap Sekretaris DPW Gerindra Sumbar Desrio Putra, Minggu (12/8).

Informasi yang ia dapatkan, menurut Desrio, KPU Sumbar tidak memberitahukan pada penghubung partainya jika masih ada syarat yang masih kurang. "Justru Ketika penyerahan berkas perbaikan ada surat-surat yang harus diperbaiki dan langsung diganti. Soal bacaleg yang bersangkutan ketika itu tidak ada yang dipermasalahkan. Kok tiba-tiba dinyatakan tidak memenuhi syarat," jelasnya.

Ia mengaku, tidak mengetahui dimana letak kesalahan partainya. Namun yang jelas, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Bawaslu Sumbar. “Kami tidak akan tinggal diam dan akan melayangkan gugatan ke Bawaslu Sumbar. Menurut kami, mekanisme yang dilalui sudah sesuai prosedur,” kata Desrio.

Sementara, Ketua PSI Sumbar Ari Prima akan minta klarifikasi kepada KPU terkait dua dapil yang bermasalah dan kosong. Ia juga akan melakukan sinkronisasi data KPU dan data yang ada pada tim PSI itu sendiri. “Pada dapil sumbar 4, secara personal di Silon, ada 9 orang bacaleg dan itu memenuhi syarat. Namun, saat kita memasukan data manual ke KPU, ada perbedaan nomor urut, karena saat kami melakukan penyusunan, Silon tidak bisa dibuka,” kata Ari.

Langkah lanjutan, kata Ari Prima, tergantung bagaimana hasil identifikasi secara internal dengan tim PSI. Apakan akan melakukan gugatan atau tidak ke Bawaslu. “Tentu kita koordinasi dulu dengan Bawaslu dan KPU, secara subtansi, bacaleg kita memenuhi syarat dan sudah lengkap. Hanya saja kesalahan nomor urut,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua PKPI Sumbar Suparman mengatakan pihaknya juga sedang mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan tim kerjanya. Setelah itu baru pihaknya mengambil langkah apa yang akan diambil. “Saya sudah hubungi teman-teman yang mengurus pendaftaran. Nanti dilihat apa hasilnya. Kalau kesalahannya berasal dari partai, tentu harus legowo menerima hasilnya. Namun, apabila kesalahan dari KPU, kami akan mengajukan gugatan,”katannya.

Komisioner KPU Sumbar Iswaryani menegaskan, pihaknya sudah melakukan verifikasi dengan teliti. Saat verifikasi dilakukan, KPU menemukan berbagai permasalahan, seperti tidak terpenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30 parsen. “Seperti Gerindra di Dapil Sumbar 3, itu perempuannya tidak memenuhi syarat, sehingga terdapat kekurangan keterwakilan perempuannya yang mempengaruhi komposisi bacaleg lainnya. Hal itu seperti itu juga dialami PSI dan PKPI,” katanya.

Dijelaskan Iswaryani, KPU akan tetap menjalankan proses. Setelah pengumuman DCS, pihaknya akan meminta tanggapan publik hingga 20 September.  “Sebelum pengumuman Daftar Bacaleg Tetap (DCT), KPU Sumbar terlebih dahulu akan menerima tanggapan dari masyarakat terkait dengan DCS yang diumumkan. Apabila ada tanggapan yang tidak baik, maka KPU akan langsung konfirmasi pada parpol yang bersangkutan,” sebutnya.

Mantan Ketua KPU Agam ini menjelaskan, pihaknya akan melakukan pencoretan bacaleg apabila mendapat tanggapan buruk dari masyarakat, dan parpol tidak bisa memberikan konfirmasi terkait permaslahan yang ditemukan. “Misal satu orang bacaleg ada laporan dari masyarakat yang mengatakan ijazah SMA nya palsu, kita langsung cek ke Porpolnya. Apabila tidak bisa membuktikannya, maka di coret, kalau yang dicoret itu laki-laki maka tidak bisa diganti. Apabila perempuan, dan mempengaruhi bacaleg lain, itu kami persilahkan diganti,” kata Izwaryani.

Jangan curi start

Walau DCS sudah diumumkan, bukan berarti bacaleg sudah bisa melakukan kampanye. Kampanye baru bisa dilakukan pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. “Kampanye baru boleh setelah tiga hari penetapan DCT," ujar Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Alni, Minggu (12/8).

Ia juga menegaskan, agar bacaleg peserta pemilu 2019 untuk mematuhi aturan yang ada terkait sosialisasi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sesuai PKPU, sebelum masa kampanye di mulai, sosialisasi hanya dapat dilakukan dalam internal saja.

Sedangkan sosialisasi di lembaga penyiaran, media massa, baliho atau bilboard tidak diperbolehkan. Untuk bacaleg yang mencuri star kampanye, ancaman pidana kurungan 1 tahun atau denda paling banyak Rp12 juta sesuai pasal 276 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

 

Dari pantauan Haluan di lapangan, hampir disepanjang ruas jalan hingga ke pinggiran kota di Sumbar sudah banyak terpampang baliho, spanduk, poster dan jenis Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya yang secara tidak langsung menyampaikan bahwa yang bersangkutan bacaleg di Pemilu 2019 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen menjelaskan, jika bacaleg yang sudah masuk dalam DCS melakukan kampanye di luar ketentuan (waktunya), tentunya Bawaslu akan mengkaji terlebih dahulu unsur apa saja yang dilanggar. “Memang aturan tidak memperbolehkan, tapi bisa atau tidak ditindak sebelum itu tentunya harus dikaji. Dari sisi Perda bisa pakai untuk menertibkan alat peraga yang sudah terpasang, terkait pajak atau ketertiban tata ruang," ujarnya. (h/rin/mg-hen)



Ikuti kami di