Harian Haluan

Harianhaluan.com

Kuliah Umum di UNP, KPK Ungkap Ratusan Politisi Tersandung Korupsi

Kuliah Umum di UNP,  KPK Ungkap Ratusan Politisi Tersandung Korupsi
 Kuiah Umum di UNP  menghadirkan Jubir KPK Febridiansyah dan Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD. IST  

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) mencatat ada 214 politisi yang tersandung kasus korupsi yang saat ini ditangani KPK. Dimana dari 214 itu, 68 orang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan 146 lainnya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Juru Bicara Komisi Pemberatantasan Korupsi (KPK), Febridiansyah, mengatakan, korupsi menggerogoti tiang utama negara. Kalau tiang utama itu adalah rumah gadang (Indonesia, red) maka korupsi akan membuat tiang itu keropos. Seperti korupsi politik yang saat ini terjadi, penyelewangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan korporasi.

“Selain itu korupai politi itu juga bertujaun untuk mempertahankan kekusaan yang dimiliki dan bahkan juga untuk memperluas kekuasaan yang dimiliki. Makanya KPK menggolongkan korupsi ini sebagai grand corruption,” ujarnya di depan ribuan mahasiswa UNP Selasa (25/9), di Auditorium Universitas Negeri Padang saat kuliah umum tentang korupsi.

Lanjutnya, 68 anggota DPR RI yang diproses KPK dan 146 anggota DPRD yang diproses KPK tersebar di 13 provinsi. Yang terbanyak itu di Sumut sebanyak 50 politisi dan yang terbaru dari 45 anggota DPRD Malang, 41 di proses KPK. “Selain itu bahkan ada 99 kepala daerah yang melakukan korupsi dan saat ini juga tengah diproses KPK,” katanya.

Melihat fakta ini katanya, KPK tidak bisa jalan sendiri dalam penanganan korupsi, dimana KPK butuh dukungan dari semua elemen masyarakat. “Misalnya di Sumbar  yang juga pernah terjadi di DPRD Sumbar. Saat itu akademisi, budayawan, masyarakat yang mengawal menganangi kasus itu,” ungkapnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, mengatakan, korupsi itu sendiri punya dua arti. Pertama, korupsi nonkonvensional. Misalnya berlaku sewenang wenang kepada bawahan saat memiliki jabatan. Kedua, korupsi konvensional, dimana melakukan tindakan korupsi yang bertujuan meperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dengan melawan hukum.

Tahun 2015 katanya, baru dikenal dengan korupsi politik dimana saat itu vonis Anas Urabningrum yang dikenai tuduhan korupsi politik. Kedua itu Bupati Karanganyar. “Dimana kedua orang ini memakai jabatannya atau pengaruhnya untuk memperkaya diri dan korporasi,” ujarnya.

Korupsi politik ini terjadi diberbagai bidang. Tidak hanya partai, tapi ini pada trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. "Untuk mencegahnya bagaimana semua elemen masyarakat bisa saling membantu dalam pencegahan korupsi," katanya.

Koordinator Divisi Korupsi Indonesian Coruption Wacth (ICW), mengatakan, saat ini tengah terjadi konglomerasi partai politik. Dimana pemimpin partai politik memakai nalar bisnis dalam politiknya. "Bukan lagi memakai kapabilitas tapi menanya isi tas," katanya.

Selain itu ada disorientasi politik. Dimana seseorang berpikir masuk politik adalah untuk memperkaya diri sendiri. Misalnya, Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang ditangkap KPK dengan nilai Rp250 miliar. “Ada studi dari Mendagri, kalau ingin jadi Gubernur harus menyiapkan uang Rp100 miliar sementar gaji Gubernur itu hanya Rp8 juta. Hal ini yang harus kita kawal agar korupsi tidak terjadi lagi,” paparnya.

Rektor UNP, Prof Ganefri, didampingi Ketua Gerkan Berantas Korupsi (Gebrak) UNP, M Isa Gautama, mengatakan, hadirnya tokoh nasional yang membahas tentang korupsi di UNP menjadi suatu motivasi tersendiri bagi UNP ke depannya untuk menjadi perguruan tinggi yang lebih baik lagi. Pengetahuan tentang korupsi akan sangat dibutuhkan civitas akademika UNP.

“Apalagi saat ini UNP memiliki Gebrak UNP yang memang fokus dalam membahas tentang isu korupsi. Bahkan Gebrak memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang korupsi dan bagaimana pencegahannya,” katanya. (h/isr)   

 

Tags
KPK
Ikuti kami di