Harian Haluan

Harianhaluan.com

Wali Nagari Diminta Tidak Berkampanye

Wali Nagari Diminta Tidak Berkampanye
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar  

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Demi terwujudnya Pemilu yang aman, damai dan badunsanak 2019 mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, mengimbau, agar pejabat ditingkat nagari tidak ikut berpolitik praktis (kampanye) di wilayah kerja masing-masing.

Hal ini ditegaskan, Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison kepada wartawan di Painan. Selasa, (25/9). Menurutnya, jika kedapatan pejabat nagari ikut berpolitik atau bagian dari tim kampanye, maka akan dikenai sanksi dan denda sesuai UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu RI nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

"Kami berharap kepada wali nagari dan jajaran termasuk juga bamus, jangan sampai terlibat kegiatan politik atau kampanye. Sebab, akan berurusan dengan hukum," katanya mengingatkan.

Ia menyebutkan, selama tahapan kampanye pemilu 2019 berlangsung, maka pemerintah kecamatan, nagari dan bamus, tetap fokus kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam mensukseskan program nagari.

"Jadi, jangan sekali-sekali memanfaatkan jabatan sebagai ajang politik. Apalagi sampai membuat keputusan atau kebijakan yang dapat merugikan hak peserta pemilu," ujarnya.

Demi suksesnya pemilu 2019, pihaknya berharap, agar setiap pejabat di daerah itu selalu bersikap netral tanpa memihak satu dengan yang lainnya.

" Bagi mereka yang kedapatan mendukung parpol kami tidak segan segan menindak tegas. Selain merugikan pemilu juga merugikan dirinya sendiri," katanya tegas.

Masa kampanye pemilu 2019, dimulai 23 September 2018 sampai memasuki awal masa tenang 13 April 2019. (h/kis)

Baca juga: Wali-nagari-se-kabupaten-dharmasraya-deklarasi-dukung-jokowi maruf-amin

Loading...
Ikuti kami di
Loading...
Loading...