Harianhaluan.com

Harianhaluan.com

Home »

pemda

Kejari Pasaman-BPJS Kesehatan Teken MoU Penanganan Masalah Datun 

Kejari Pasaman-BPJS Kesehatan Teken MoU Penanganan Masalah Datun 
Kajari Pasaman, Adhryansah teken MoU penanganan masalah hukum bidang Datun bersama BPJS Kesehatan, Selasa (30/10) Yudhi 

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM--BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pasaman, untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap sejumlah badan usaha agar mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi dan Kejaksaan Negeri Pasaman, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Rabu (30/10). 

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Yessy Rahimi mengungkapkan, kerja sama dengan Kejari tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 

"Di dalam aturan tersebut, setiap perusahaan wajib mendaftarkan semua karyawannya ke BPJS Kesehatan. Perusahaan atau badan usaha, diminta patuh. Patuh bayar iuran, patuh memberikan data dan patuh mendaftarkan karyawan," katanya. 

Ia menambahkan, MoU bersama pihak Kejaksaan tersebut juga untuk menjaga kesinambungan program BPJS kesehatan ke depan. Sebab, berdasarkan pengecekan oleh pihaknya, masih banyak badan usaha  yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS. 

"Masih banyak badan usaha di Pasaman yang belum patuh, belum registrasi, belum membayar tagihan, nunggak lebih dari tiga bulan. MoU ini diharapkan lebih efektif dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara," katanya.

Yessy mengungkapkan, baru 30 dari 247 badan usaha di Kabupaten Pasaman yang telah terdaftar BPJS Kesehatan di daerah itu. Sejumlah badan usaha lainnya pun diberi tenggat waktu agar secepatnya mendaftarkan semua karyawannya ke BPJS Kesehatan. 

"Kami akan mendatangi tiap badan usaha. Kita akan ajak agar mendaftarkan karyawannya. Sebab, masih banyak badan usaha yang tidak patuh dan belum membayar tunggakan iuran. Kemarin, ada tujuh badan usaha menunggak iuran BPJS," ungkapnya. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman, Adhryansah mengatakan,  akan membangun kerjasama dan sinergitas secara simultan dengan BPJS, dalam rangka menggali potensi-potensi yang ada, guna mendongkrak pendapatan BPJS dalam membiayai program JKN.  

"Kejaksaan, secara optimal berusaha menyukseskan program setiap program pemerintah, termasuk JKN KIS," katanya. 

Adhryansah juga menyayangkan masih  banyak badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS.  Padahal, kata dia, setiap badan udaha wajib mendaftarkan karyawannya. 

"Himbauan kami, sebagai warga negara yang baik, mari kita patuhi aturan itu," pungkasnya. 

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tidak segan  menjatuhi sanksi tegas terhadap badan usaha yang tidak mau mematuhi aturan perundang-undangan. Termasuk bagi badan usaha yang ogah mendaftarkan karyawannya ke BPJS. 

"Akan kita kaji, jika dalam aturan itu ada tercantum pemberian sanksi, baik administratif maupun pidana akan kami lakukan. Kejaksaan, atas nama undang-undang juga dapat membubarkan sebuah perusahaan atau badan usaha yang dinyatakan pailit," ujar Adhryansah. 

Ia menambahkan, hal tersebut merupakan bagian tugas dan wewenang kejaksaan. Dimana, kejaksaan, baik diluar maupun di dalam pengadilan dapat bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah, dalam bidang hukum, perdata dan tata usaha negara. 

"Sesuai mandat pasal 30, tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perdata dan TUN, ada lima. Yakni, melaksanakan tindakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya," katanya. (h/yud)

loading...

Ikuti kami di