Harian Haluan

Harianhaluan.com

Draft Revisi Tak Selesai, Anti-LGBT Tanpa Perda

Draft Revisi Tak Selesai, Anti-LGBT Tanpa Perda
ILUSTRASI 

PADANG,HARIANHALUAN.COM – Gerakan anti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang digaungkan Pemprov Sumbar hingga saat ini tanpa payung hukum. Revisi Peraturan Daerah (Perda) Maksiat yang diharapkan menjadi payung hukum penangkalan, sejauh ini belum berjalan. Pemprov baru dalam tahap pengajuan anggaran.

Upaya membuat payung hukum untuk penangkal LGBT sebenarnya sudah digaungkan sejak Januari lalu. Ketika pembahasan soal LGBT mengapung, Pemprov Sumbar dan sejumlah pemangku kepentingan seperti MUI, LKAAM dan para aktivis merumuskan kalau Sumbar memerlukan payung hukum yang jelas untuk menangkal LGBT. Opsi yang dipilih adalah merevisi Perda Maksiat. Dalam perda itu nantinya akan diakomodir segala hal tentang penangkalan LGBT. 

Namun, upaya revisi membutuhkan waktu yang panjang. Pemprov Sumbar mengaku tak bisa menuntaskan draf revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, atau yang dikenal dengan Perda Maksiat sampai akhir tahun ini. Semati-mati angin, perda yang nantinya akan mengakomodir pencegahan terhadap gerakan LGBT itu baru akan dikerjakan awal 2019. 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Nazwir mengungkapkan, Pemprov Sumbar baru dalam tahap mengajukan anggaran pembahasan untuk diakomodir di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. "Pemprov Sumbar telah mengajukan anggarannya untuk dibahas pada APBD 2019. Selain itu, juga telah menganggarkan dana pendamping di Kesbangpol. Oleh karena itu, untuk pembahasannya sendiri baru akan dimulai awal tahun depan," ujar Nazwir kepada Haluan, Senin (29/10).

Lebih jauh ia mengatakan, pihaknya sempat akan mengajukan anggaran revisi Perda Maksiat untuk APBD Perubahan 2018. Akan tetapi, karena waktu yang terbatas, niat itu akhirnya urung dilaksanakan. "Perihal LGBT ini kan ributnya baru pertengahan tahun ini. Kami sudah coba menganggarkan untuk APBD-P, tapi ternyata waktunya cuma dua bulan. Mepet sekali. Akhirnya malah tidak jadi," ucapnya.

Di samping itu, ia juga menambahkan, pembahasan revisi Perda Maksiat butuh waktu yang tidak sebentar. Menurut Nazwir, meski sifatnya mendesak sekali pun, pembuatan atau revisi peraturan daerah jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Butuh banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. "Untuk penyusunan naskah akademis saja setidaknya butuh waktu tiga bulan. Itu sudah mepet sekali waktunya. Lalu setelah naskahnya selesai, perlu diuji lagi. Kemudian baru diseminarkan dan dibahas bersama akademisi dari universitas, Kemenkumham, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi prosesnya itu tidaklah sebentar," ucap Nazwir.

Bila berjalan sesuai jadwal, maka Pemprov Sumbar menargetkan revisi Perda Maksiat baru akan rampung pada Oktober 2019. Nazwir menyatakan bahwa untuk sementara, yang baru bisa dilakukan guna menangkal aktivitas LGBT di Sumbar adalah dengan jalan membatasi ruang gerak para pelakunya. "Saat ini, Pemprov melalui Pol PP belum bisa menindak para pelaku LGBT, karena memang belum ada regulasi untuk itu. Oleh sebab itu, yang dapat dilakukan sekarang baru sebatas melakukan pemantauan dan menyerukan berbagai imbauan kepada para pelaku LGBT. Selain itu, jika ada acara-acara LGBT yang meresahkan masyarakat, bisa dibubarkan dengan dalih mengganggu ketertiban umum. Namun di luar itu, kami belum bisa melakukan tindakan apa-apa," katanya. 
 

Harus Masuk November

Desakan agar Pemprov Sumbar segera menyerahkan usulan revisi Perda Maksiat bertubi-tubi datang dari kalangan DPRD. Setelah sebelumnya dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar, Rafdinal, permintaan agar Pemprov menyegerakan usulan revisi Perda maksiat datang dari Ketua Komisi DPRD Sumbar, Hidayat.

Disebut Hidayat revisi Perda Maksiat akan sangat bermanfaat menangkal perilaku seks menyimpang yang akhir-akhir ini marak. Dituturkan Hidayat, masalah LGBT yang ada di Sumbar sudah tidak bisa dilihat sebelah mata, sebab dari laporan Litbang Provinsi Sumbar pada DPRD, jumlah pelaku LGBT di Sumbar mencapai 14 ribu orang lebih. "Kami minta gubernur melalui Biro Hukum segera memasukkan naskah akademik revisi Perda Maksiat. Agar bisa masuk daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2019, Pemprov melalui Biro Hukum harus memasukkan usulan revisi sebelum 31 November," tegas Hidayat.

Lebih jauh, Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu menyampaikan, harus ada gerakan bersama dari semua pihak untuk memerangi LGBT. Sebab melihat di media sosial pelaku LGBT ini sudah mulai berani dan terang-terangan.  "Ini dibuktikan dengan banyaknya group-group LGBT bertebaran dan bisa diakses dengan mudah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Sumbar Rafdinal mengatakan, kasus seks menyimpang LGBT yang kerap muncul ke permukaan sudah tidak bisa dibiarkan. Pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten kota harus bergerak cepat menangkalnya. Untuk pemerintah provinsi (Pemprov), Rafdinal mendesak Pemprov menyegerakan penyerahan usulan revisi Perda Maksiat. "Sampai sekarang Bapemperda belum menerima usulan revisi dari Pemprov. Padahal, melihat fakta di lapangan, draft ini harusnya menjadi prioritas," ujar Rafdinal Kamis (25/10).

Selain mendesak Pemprov menyegerakan usulan revisi Perda maksiat, dewan dari Fraksi PKS ini juga meminta kabupaten/kota melalui Pol PP rutin turun ke lapangan memberantas perilaku menyimpang. Sebab jika hanya menunggu revisi perda rampung dari provinsi akan membutuhkan waktu, jadi gerak cepat dari kabupaten/kota dalam bentuk menindak tegas secara langsung perilaku-perilaku tak wajar atau hubungan sesama jenis ini ia nilai sangat dibutuhkan. 

Jika dinilai berpotensi menumbuhkan perilaku LGBT, maka pemerintah provinsi akan menghentikan iven pemilihan Uda Uni Sumbar untuk sementara waktu. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat menghadiri rapat pembahasan LGBT, Selasa (30/10). "Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut. Kalau memang terbukti iven tersebut menjadi biang keladi LGBT di Sumbar, bisa kami stop," ujarnya.

Dalam rapat itu juga dibahas langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memberantas LGBT di Sumbar. Hingga saat ini, belum ada payung hukum bagi bagi pemberantasan LGBT. Oleh karena itulah, Pemprov Sumbar berupaya mendorong pemerintah nagari untuk segera mengeluarkan Peraturan Nagari (Pernag) yang mengatur tentang perilaku LGBT. "Perihal ini telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Apabila pernag ini rampung disusun, maka dengan ini pemerintah nagari bisa menghukum para pelaku LGBT sesuai dengan hukum adat yang berlaku," ucap Nasrul.

Menurutnya lagi, peraturan setingkat nagari akan lebih efektif dalam memberantas perilaku LGBT. Hal karena ruang lingkup yang lebih kecil dan sasaran yang lebih jelas.

"Sekarang kan terkait LGBT ini belum ada payung hukumnya. Ada Perda yang akan disusun, tapi kalau itu ditunggu, rampungnya bisa lama sekali. Sedangkan masalah LGBT di Sumbar sudah sangat mendesak. Jadi, untuk saat ini saya pikir pernag inilah yang dapat menjadi solusinya," ujar Nasrul.

Hasil penelitian Perhimpunan Konselor VCT HIV di Padang, Bukittinggi, Kota Solok, dan Kabupaten Solok, diperkirakan terdapat 14.469 orang pelaku hubungan Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) atau gay di Sumbar. Responden penelitian ini berjumlah 147 orang yang memang diambil dari kelompok berisiko dan memang seluruhnya berperilaku LGBT.

Penelitian yang berlangsung sejak Februari-April 2018 ini menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini bukan mewakili kondisi aktual di lapangan, namun memberikan gambaran mengenai perilaku LGBT yang ada.

Ketua Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia Wilayah Sumatra Barat Katherina Welong  menyebutkan, riset juga mengungkap terdapat kurang lebih 2.501 orang waria di Sumatra Barat. Dari angka tersebut, waria di Sumbar bisa menggaet 9.024 orang pelanggan, yang tentunya berjenis kelamin laki-laki. Kalau digabungkan semuanya bisa total 20 ribu pelaku LSL di Sumbar, estimasi di Sumbar.

Dilihat dari distribusi usia, pelaku LGBT paling banyak di Sumbar berusia 15-25 tahun, porsinya bahkan 75 persen dari 147 responden yang diteliti. Soal pendapatan, pendapatan tertinggi yang diperoleh responden berkisar antara Rp 1-3 juta per bulan. Riset juga menunjukkan, separuh responden pernah merantau ke luar Sumbar, sementara separuh lagi belum pernah merantau alias menetap di Sumbar. Dari 147 responden, hanya 15 orang yang mengaku pernah mengonsumsi narkoba. Kemudian bila dari agama responden, yang diyakini menggambarkan kondisi secara umum kasus LGBT di Sumbar, sebanyak 95,9 persen pelaku beragama Islam.

Fakta angka selanjutnya, 43 persen pelaku LGBT masih tinggal dengan orangtuanya. Di peringkat kedua, pelaku LGBT mengaku tinggal di indekos. Dari riset ini juga terungkap bahwa 51,7 persen responden mengaku menyesali penyimpangan seksual yang dialami, sementara 46,9 persen tidak menyesal. Mayoritas pelaku LGBT juga memilih berkelompok dalam melakukan sosialisasi antarpelaku LGBT.

Riset ini juga mencoba menggali sebaran profesi pelaku LGBT. Sebanyak 26,3 persen dari responden bekerja sebagai wiraswasta, 3,8 persen sebagai PNS, 16,9 persen sebagai karyawan BUMN dan swasta,dam 18,1 persen mahasiswa dari berbagai kampus dan jurusan, termasuk jurusan yang berkaitan dengan agama. Sementara aktivitas seksual, paling banyak dilakukan di indekos yakni 51,8 persen responden, 20,1 persen dilakukan di hotel, dan 15,6 persen dilakukan di rumah orangtua.

Lantas bagaimana perilaku LGBT bisa muncul pertama kali? Sebanyak 14 persen responden mengaku memiliki riwayat disakiti dan dikecewakan oleh lawan jenis. Sementara 13,8 persen pelaku mengaku terpengaruh lingkungan komunitas LGBT, 12,9 persen dirayu oleh pelaku LGBT, dan 8,2 persen pernah disodomi waktu kecil. Ada juga 5,5 persen responden yang mengaku dididik tidak sesuai dengan gender, misalnya memberi boneka pada laki-laki.

Dalam bergaul, sebanyak 58,7 persen responden mendapat pasangannya dari media sosial dan 21,7 persen menemukan pasangan dari komunitas. Bila dirinci lagi, Facebook merupakan media sosial paling banyak digunakan bagi pelaku LGBT untuk 'bergaul' yang sebesar 41,8 persen. Menyusul Whatsapp 18,9 persen, Twitter 6,6 persen, Wechat 18,9 persen, dan media sosial lainnya 13,8 persen.  (h/len/mg-dan)
 



Ikuti kami di