Harian Haluan

Harianhaluan.com

Payakumbuh Deklarasi Tolak LGBT, Wagub: Daerah Lain Harus Mencontoh

Payakumbuh Deklarasi Tolak LGBT, Wagub: Daerah Lain Harus Mencontoh
Ilustrasi (net) 

Perilaku LGBT tidak boleh mendapatkan ruang untuk berkembang. Secara kesehatan, aktivitas tersebut juga memicu berkembangnya penyakit menular HIV-AIDS yang mematikan.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengimbau seluruh kota/kabupaten di Sumbar mengikuti jejak masyarakat Payakumbuh, yang telah mendeklarasikan penolakan bersama terhadap segala bentuk aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT). Wagub meminta agar masyarakat merangku dan mengajak para pelaku LGBT kembali ke jalan yang benar.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh deklarasi Anti-LGBT di Kota Payakumbuh Senin lalu. Untuk memberantas perilaku LGBT di Sumbar, memang perlu gerakan dari bawah. Kami berterima kasih kepada Pemko dan Warga Payakumbuh yang telah berinisiatif melakukan gerakan ini,” kata Nasrul kepada Haluan, Selasa (6/11).

Nasrul menilai, deklarasi anti-LGBT tersebut sangat penting artinya bagi upaya pemberantasan perilaku LGBT di Sumbar. Terlebih berdasarkan data yang ada, Payakumbuh menjadi salah satu daerah dengan jumlah pelaku praktik LGBT yang cukup tinggi di Sumbar.

Ke depan, kami berharap kabupaten/kota lain juga melakukan hal yang sama (deklarasi penolakan). Kendati demikian, patut digarisbawahi bahwa gerakan ini bukan bentuk kebencian terhadap pelaku LGBT, akan tetapi terhadap perilakunya. Jangan memusuhi pelakunya, tetapi musuhi perilakunya. Justru kita harus merangkul serta mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar," ucap Nasrul lagi.

Sementara itu, kalangan Anggota DPRD Sumbar ikut mendorong agar setiap pemerintahan daerah merumuskan peraturan daerah (perda) untuk menyatakan penolakan dan menyempitkan ruang gerak perilaku LGBT di Sumbar.

“Kemarin itu ada diamankan sepuluh terduga lesbian di Kota Padang, kita prihatin mendengarnya. Berkembangnya LGBT di Sumbar ini adalah kegagalan bersama seluruh lapisan masyarakat dalam pendidikan. Padang dan daerah lain kapan perlu harus buat Perda untuk ini,” kata  Anggota DPRD Sumbar, Taufik Hidayat.

Politisi Partai Hanura itu menyebutkan, perilaku LGBT tidak boleh mendapatkan ruang untuk berkembang. Secara kesehatan, aktivitas tersebut juga memicu berkembangnya penyakit menular HIV-AIDS yang mematikan. Belum lagi di segi moral dan adat, perilaku tersebut tidak dibenarkan sama sekali.

"Orangtua, guru di sekolah, alim ulama, niniak mamak, dan seluruh stakholder harus berjalan bersama menangkal perilaku menyimpang ini," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar tersebut.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar, Rafdinal mengatakan, kasus perilaku seks menyimpang yang muncul ke permukaan sudah tidak bisa dibiarkan. Ia menilai pemerintah sejak tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus bergerak cepat menangkal perluasan perilaku tersebut.

Ikuti kami di