Harian Haluan

Harianhaluan.com

Soal Tuduhan Radikalisme Tuanku Imam Bonjol, Sejarawan: Tegakkan Alquran

Soal Tuduhan Radikalisme Tuanku Imam Bonjol, Sejarawan: Tegakkan Alquran
Ilustrasi (net) 

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Sejarawan Gusti Asnan menilai, pernyataan Ketua PBNU, Saiq Aqil Siroj (SAS) yang menyebukan praktik radikalisme di Nusantara dimulai oleh Tuanku Imam Bonjol bersama kaum Padri, hanya pemahaman dari satu sudut pandang yang tidak mewakili konteks masa kini.

Sedangkan Sejarawan Mestika Zed menilai, praktik gerakan kaum Padri di masanya merupakan langkah radikal dalam artian positif.

"Ini bukan perbincangan yang baru. Persoalan ini sebenarnya hanya masalah dari mana kita melihat, dan perspektif apa yang dipakai. Jika memakai perspektif NU atau Jawa secara umum, di mana agama Islam mengalami akulturasi yang lekat dengan tradisi-tradisi kejawen, animism, dan dinamisme, serta Hindu, dan Budha, maka perubahan yang dilakukan kaum Padri akan terlihat seperti radikal," kata Gusti kepada Haluan, Rabu (21/11).

Guru besar Sejarah Universitas Andalas (Unand) itu mengakui, bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Padri pada masanya memang merupakan gerakan revolusi besar dalam menegakkan Alquran dan Hadis di Minangkabau. Gusti justru menilai, gerakan itu memang perlu dilakukan pada zaman itu.

"Pada masa itu, praktik bidah tengah merajalela di Minangkabau, sehingga untuk memberantasnya perlu tindakan keras. Kalau secara lunak, tidak bisa diberantas. Bahkan di zaman sekarang pun, jika tidak keras tidak akan bisa memberantas praktik-praktik tertentu yang bid'ah. Selain itu, gerakan kaum Padri juga didasari penolakan kaum Adat terhadap pembaharuan yang mereka tawarkan," ucap Gusti lagi.

Radikalisme Positif

Sementara itu, sejarawan yang juga guru besar Universitas Negeri Padang (UNP), Mestika Zed berpendapat, gerakan wahabi yang dipraktikkan kaum Padri merupakan langkah radikal dalam artian positif. Selain itu, menurutnya langkah yang ditempuh oleh kaum Padri selama 1803-1838 masih tergolong toleran.

"Perang Padri berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar. Kalau memang apa yang dilakukan oleh kaum Padri adalah sebuah bentuk radikalisme seperti yang dipahami oleh masyarakat sekarang, maka tidak mungkin akan berlangsung selama itu. Dalam kurun satu atau dua tahun, pasti sudah diberantas seluruhnya. Tapi nyatanya kan tidak," ujar Mestika.

Selain itu, ia juga memandang bahwa perdamaian antara kaum Padri dan kaum Adat di Bukit Marapalam pada 1833, yang kemudian melahirkan konsensus Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulallah (ABS-SBK), sebagai sikap kompromis dan toleransi dari kaum Padri.

"Rujuknya Tuanku Imam Bonjol dan kaum Padri dengan kaum Adat bisa dilihat sebagai suatu langkah kompromis demi mewujudkan tujuan bersama, yakni mengusir Belanda dari wilayah Minangkabau. Hal inilah yang kemudian memberi makna positif dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kalau tidak begitu, mana mungkin Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional," tuturnya.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang diunggah akun pembela islam ke kanal Youtube pada 19 November 2018 lalu, Ketua PBNU, Saiq Aqil Siroj (SAS) menyebutkan bahwa gerakan radikalisme di Nusantara telah diawali oleh Tuanku Imam Bonjol dengan gerakan Padri.

Mohon maaf, gerakan radikal masuk ke Nusantara dimulai oleh Imam Bonjol dengan pasukan Padrinya, tetapi beliau berhadapan dengan Belanda. Jadi, ndak sampai ngurusin domestic yang di luar Belanda. Imam Bonjol juga gerakannya wahabi, tetapi waktu itu Imam Bonjol yang dihadapi Belanda penjajah,” sebutnya dalam video yang telah diunggah ulang oleh beberapa akun lain.

Sementara itu, Ketua Tandfiziyah PWNU Sumbar, Maswar, terkait beredarnya video yang mengundang kontoversi di kalangan masyarakat Sumbar, khususnya di dunia maya, mengaku akan mengonfirmasi terlebih dahulu ke PBNU. Sebab, menurutnya bisa jadi video tersebut telah dipotong sehingga yang disampaikan oleh Ketum PBNU menjadi tidak utuh.

"Saya mesti konfirmasi dulu ke pusat, dan memastikan video tersebut. Karena bisa jadi video itu terpotong atau bagaimana. Untuk itu harus ada komunikasi dulu ke PBNU," kata Maswar kepada Haluan melalui. (h/mg-dan/mg-hen)

Ikuti kami di