Harian Haluan

Harianhaluan.com

Pemko Pariaman Mengaku Terkecoh, Proyek Jalan Babat Hutan Mangrove

Pemko Pariaman Mengaku Terkecoh, Proyek Jalan Babat Hutan Mangrove
MANGROVE DIBABAT – Satu unit ekskavator mengeruk kawasan hutan mangrove di Desa Apar, Kota Pariaman, Senin (17/12). Diketahui pembabatan yang dilakukan tersebut tidak memeliki izin dari Pemerintah Kota Pariaman, dan saat ini pembabatan tersebut dihentikan. Rendi 

Memang ada perencanaan pembukaan jalan penghubung Desa Apar dan Ampalu. Perencanaan itu merupakan pokok pikiran salah satu anggota DPRD Pariaman. Namun lokasi tidak berada di hutan mangrove yang sekarang dibabat.

 

PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM – Pembabatan hutan mangrove untuk pembuatan jalan kampung di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman berbuntut panjang. Pada saat bersamaan, Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman mengaku kecele, dan tidak tahu ratusan meter hutan mangrove sudah dibabat untuk kepentingan proyek.

Pembabatan hutan mangrove menjadi sorotan tajam dalam dua hari ini. Sejumlah aktivis bersuara lantang. Para pihak yang diduga terlibat diharapkan diberi efek jera karena merusak hutan yang bermanfaat mencegah intrusi air laut yang dapat menyebabkan air tanah menjadi payau sehingga tidak baik untuk dikonsumsi.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar Uslaini menyebutkan, penegak hukum mesti melakukan penelusuran mendalam, terkait persoalan ini. Mungkin saja pelakunya benar hanya masyarakat biasa yang tidak tahu aturan, tapi siapa yang mendanai atau menyuruh, patut diproses.

“Proses hukum saja kalau ada yang menyuruh masyarakat merusak hutan mangrove itu,” terang Uslaini, Senin (17/12) malam.

Jika penegak hukum mau bekerja maksimal, akan mudah didapatkan, siapa yang ada di belakang proyek tersebut. Proyek jalan, dipastikan memakan anggaran besar. Darimana anggarannya? Siapa yang melakukan perancangan? Serta siapa yang punya atau menyewa alat berat. “Agak mustahil rasanya kalau pembukaan jalan di hutan mangrove hanya inisiatif masyarakat. Anggarannya pasti besar, apalagi memakai alat berat. Sebab itu, mesti didalami.

Bagaimana jika proyeknya didanai pemerintah? Menurut Uslaini, kegiatan yang didanai dengan dana pemerintah mesti mencerminkan taat aturan sehingga bisa menjadi acuan masyarakat dalam pembangunan.

“Jika ada yang mesti ditindak dalam pelanggaran ini, tentu penanggung jawab program dan para pihak yang memberikan persetujuan,” tegasnya.

Dijelaskan Uslaini, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis untuk mengurangi dampak perubahan iklim bagi wilayah pesisir, serta berfungsi sebagai sabuk hijau atau greenbelt untuk mitigasi ancaman tsunami. Selain itu kawasan pesisir dengan kawasan mangrove merupakan kawasan sempadan pantai yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

“Pembabatan kawasan lindung untuk proyek pemerintah jelas melanggar aturan perundang-undangan,” katanya.

Senada, Aksa Prawira, Ketua Tabuik Diving Club (TDC) yang merupakan komunitas pemerhati lingkungan berbasis di Pariaman menyebutkan, penebangan hutan mangrove merupakan pelanggaran pidana serius. Penegak hukum diminta serius menangani kasus ini hingga tuntas.

“Pembabatan yang dilakukan melanggar setumpuk undang-undang. Mulai dari UU Nomor 41 tahun, 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hingga UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Para pelaku bisa diancam pidana penjara dan denda hingga Rp10 miliar,” terang Aksa.

Protes keras tersebut akhirnya membuat tim gabungan Senin (17/12) siang, tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama TNI-Polri menghentikan proyek jalan tersebut. Alat berat yang bekerja dikeluarkan dari hutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Adri mengklaim proyek jalan yang menghubungkan Desa Ampalu dan Apar tersebut tak berizin.

“Sudah dihentikan proyeknya. Tidak berizin,” terang Adri.

Informasi Adri, perencanaan pembukaan jalan penghubung Desa Apar dan Ampalu berdasarkan pokok pikiran salah satu anggota DPRD Pariaman. Namun lokasi tidak berada di pembabatan hutan mangrove yang sekarang dibabat. “Proses pembuatan yang diusulkan dewan baru rencana awal. Lokasinya juga bukan di tempat yang sekarang, tapi ke dalamnya. Belum ada izin dikeluarkan sama sekali. Sedang dijajaki," tuturnya.

Meski demikian Adri tak merinci, kenapa tiba-tiba proyek dijalankan, dan anggarannya darimana? Dilihat dari pengerjaan, proyek itu akan memakan anggaran tak sedikit. Adri hanya menyebut kalau pengerjaan jalan yang merusak hutan margove itu dilakukan oleh masyarakat setempat, yang mengklaim lahan yang dibabat merupakan milik mereka.

“Masyarakat yang bekerja tanpa sepengetahuan pemerintah. Mereka tidak tahu kalau pembukaan jalan harus memiliki izin. Pihak ketiga belum masuk," lanjut Adri,  Senin (17/12).

Dengan telah dibabatnya hutan margove tersebut pemerintah akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Rapat dilakukan untuk mengambil langkah yang akan ditempuh. "Rencana besok mau rapat dulu dengan unsur terkait untuk menyikapinya, termasuk langkah yang akan diambil," pungkasnya.

Intruksi Wako

Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Pariaman, Handrizal Fitri mengatakan, jalan penghubung antara Desa Ampalu ke Desa Apar yang akan dibuat sepanjang 630 meter. Sementara, hutan mangrove yang sudah dibabat untuk badan jalan sepanjan 500 meter dan lebar 6 meter. Pemerintah baru tahu ada pengerjaan proyek setelah berjalan beberapa hari. “Akhirnya ribut dan dihentikan sesuai perintah Wali Kota Pariaman, Genius Umar,” terang Handrizal Fitri

Kepala Desa Apar, Hendrick juga mengaku tidak pernah mengeluarkan izin pembukaan lahan. Dia baru tahu ada pembabatan hutan mangrove pada Minggu siang. "Selaku Kepala Desa siapa yang mengerjakan lahan ini, saya tidak tahu. Saya saja baru tahu kalau ada pengerjaan proyek jalan di dalam hutan mangrove pada Minggu," papar Hendrick.

Diungkapkan, perencanaan pengerjaan jalan penghubung dua Desa itu memang ada, tapi masih tahap mencari solusi dengan pemilik lahan. Rute rencana jalannya yang akan dibuka itu tidak membabat hutan mangrove. “Lokasinya berbeda dengan lokasi sekarang. Kalau sesuai perencanaan, tidak masuk ke hutan,” ungkap kepala desa. (h/tri/rei)

 

Ikuti kami di