Harian Haluan

Harianhaluan.com

Usut Tuntas Pembabatan Mangrove di Pariaman

Usut Tuntas Pembabatan Mangrove di Pariaman
MANGROVE DIBABAT – Satu unit ekskavator mengeruk kawasan hutan mangrove di Desa Apar, Kota Pariaman, Senin (17/12). Diketahui pembabatan yang dilakukan tersebut tidak memeliki izin dari Pemerintah Kota Pariaman, dan saat ini pembabatan tersebut dihentikan. RAJO LENGGANG FOR HALUAN 

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kasus perusakan hutan mangrove sepanjang 500 meter dan luas 6 meter diharapkan diusut hingga tuntas. Para pihak yang diduga terlibat emsti mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Sumbar asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pariaman-Padang Pariaman Endarmy. “Kasus pengrusakan hutan mangrove di Kota Pariaman ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Sebab jika dibiarkan, kelalaian serupa bisa saja terulang di masa mendatang,” tutur Endarmy, Selasa (18/12) siang.

Endarmy mengatakan, seharusnya setiap pelaksana proyek atau pembuat perencanaan tahu dengan aturan, tidak main babat saja pada kawasan yang dilarang. "Saya sebagai dewan dari Dapil Kota Pariaman dan Padang Pariaman sangat menyesali kejadian ini. Pelaksana proyek harusnya paham aturan, jangan semena-mena. Untuk ini kuncinya adalah kordinasi," tukas Endarmy, Selasa (18/12).

Berangkat dari kejadian adanya pembabatan hutan manggrove di Kota Pariaman, Endarmy yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, bidang pemerintahan itu melihat, ada kordinasi yang tak jalan antara Pemko Pariaman dan pihak yang membuka jalan. Ke depan ia minta ini dijadikan pembelajaran untuk tak terulang lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus menyampaikan, jika hutan manggrove yang dibuka dibutuhkan untuk pembangunan jalan dan akan membawa azaz manfaat bagi masyarakat, ini bisa saja dilakukan. Namun demikian, imbuh dia, semua tentu harus melalui prosedur atau berjalan sesuai aturann. "Kordinasi yang penting. Tak ada sesuatu yang terlalu kaku, biarpun ini hutan manggrove jika proyek ini vital dan bermanfaat bagi masyarakat tinggal diajukan surat agar kawasan tersebut dialihfungsikan," tukasnya.

Direktur Eksekutif Nasional Koalisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali) Puput TD Putra turut menyoroti soal izin lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait proyek jalan di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat yang mengorbankan mangrove. "Bagaimana dengan izin lingkungan setempat apakah sudah ada? Bagaimana dengan Amdalnya? Apakah sudah ada juga?," kata Puput TD Putra kepada Covesia.com, Selasa (18/12).

Puput TD Putra yang juga merupakan aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) menjelaskan, pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL dapat dijerat dengan hukuman pidana. "Iya (bisa dijerat hukum pidana), karena itu sebuah kelalaian atau penyalagunaan jabatan. Apalagi nantinya sampai ada dampak dari aktivitas proyek. Pejabat pemberi ijin wajib bertangung jawab dan bisa di pidanakan," tegas dia.

Menurut dia, ini mengacu pada Pasal 111 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Ia juga menyebut dalam Pasal 112 UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama setahun atau denda paling banyak Rp500 juta. “Ancamannya pidana,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan,  pembukaan jalan baru yang membelah hutan Mangrove di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman belum mengantongi izin dari Dinas terkait. Proyek pembuatan jalan baru itu akan menghubungkan Desa Ampalu dan Desa Apar. "Pembuatan jalan itu belum mengantongi izin. Tapi jalan itu  diklaim dibuat diatas tanah masyarakat," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Adrial.

Kata Adrial, pembukaan jalan penghubung desa tersebut merupakan pokok pikiran (Pokir) dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pariaman asal daerah pemilihan (Dapil) Pariaman Utara. Namun, proses pembuatan jalan baru tersebut melenceng dari rencana awal. "Dalam perencanaan pertama memang tidak melalui lokasi yang dibuat oleh masyarakat sekarang. Namun masyarakat setempat meminta dilokasi yang mereka buat sekarang dengan alasan itu tanah mereka," jelasnya.

Dilanjutkan Adrial, pengerjaan pembuatan jalan baru itu sudah berlangsung sekitar empat hari belakangan. Jelang pembuatan tak sekalipun pemilik pokir pembuatan jalan baru itu menghubungi instansinya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Pariaman Rismen mengatakan jika pembukaan jalan baru tersebut belum melapor ke instansi yang dia pimpin. "Warga sekitar tidak melapor karena mereka mengklaim itu merupakan tanah mereka. Sehingga kita tidak diberitahu soal pembukaan jalan itu," ujarnya.

Sedangkan tokoh masyarakat Desa Apar, Yurdafi mengungkapkan pembukaan jalan penghubung antara desa Ampalu dan desa Apar tersebut berada di tanah masyarakat dan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. "Ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena kami telah mendambakan jalan penghubung itu tembus sejak berpuluh-puluh tahun," sebut Yurdafi saat ditemui Covesia.com, Selasa (18/12) di kawasan hutan Mangrove tersebut.

Diakui Yurdafi, dirinya merasa heran dengan klaim hutan Mangrove yang disebut-sebut oleh sejumlah orang. Pasalnya, selama ini hutan yang berada di dua desa Ampalu dan Apar tersebut merupakan tanah ulayat milik tiga suku yang bermukim di dua desa tersebut. "Tanah ini milik dari Suku Tanjung, Suku Jambak dan Suku Koto. Tapi sekarang diklaim jadi hutan mangrove. Sementara sosialisasinya tak ada," katanya.

Dilanjutkan Yurdafi, karena pengerjaan pembukaan jalan desa tersebut menuai banyak kecaman maka, sejak Senin (17/12) pengerjaan dihentikan dan satu unit eskavator yang berada di dalam hutan sudah dikeluarkan. "Untuk sementara dihentikan dulu. Kabarnya pemerintah mau duduk bersama membahasnya," pungkasnya.

Kurang Pemahaman

Sementara, Pakar Kelautan Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatera Barat, Eni Kamal menilai pengetahun masyarakat mengenai manfaat keberadaan hutan mangrove di daerah pesisir masih sangat minim. Tentunya lanjutnya kondisi ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. "Penyuluhan mengenai besarnya manfaat hutan mangrove masih kurang di masyarakat. Padahal kalau mangrove ini hilang masyarakat juga akan rugi," ungkapnya saat dikonfirmasi Covesia.com.

Ia juga mengatakan hutan mangrove sendiri secara geologi memiliki manfaat cukup besar bagi vegetasi laut dimana 75 persen kehidupan hewan laut bermula di kawasan hutan mangrove seperti pembiakan. "Jadi kalau hutan mangrove hilang, masyarakat sendiri yang rugi mau menangkap apa lagi di laut soalnya ikan sudah pada hilang karena vegetasi awalnya di rusak," tambahnya.

Tidak hanya itu, lanjut Eni, mangrove juga memiliki fungsi fisik seperti menjaga pantai dari ancaman abrasi, angin, gelombang, tsunami dan memiliki fungsi ekonomi sebagai sarana pariwisata. (h/len)

 

Ikuti kami di