Harian Haluan

Harianhaluan.com

BUPATI PADANG PARIAMAN DATANGI MAPOLDA

Kapolda: Penanganan Dugaan Kasus Tarok City Dipastikan Lanjut

Kapolda: Penanganan Dugaan Kasus Tarok City Dipastikan Lanjut
CEK LOKASI— Dirreskrimsus Polda Sumbar mengecek lokasi Tarok City yang dilaporkan menyalahi aturan dalam proses pengalihan lahan hutan menjadi lahan nonhutan, akhir pekan lalu. 

PADANG, HALUAN - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal memastikan pihaknya akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan alih fungsi lahan pada pengembangan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City (KPTTC) di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Jika terbukti ada pelanggaran, kasusnya akan diproses hingga tuntas.

Pernyataan itu disampaikan Kapolda usai menerima kunjungan Bupati Ali Mukhni dan stafnya di Mapolda Sumbar, Rabu (9/1). Ali Mukhni datang ke Polda dengan membawa sejumlah dokumen pembangunan Tarok City. Dokumen itu diserahkan kepada Kapolda, dan bagi pihak Polda, akan dijadikan bahan tambahan untuk penyelidikan.

Irjen Fakhrizal memastikan, pertemuannya dengan Bupati Padang Pariaman tidak akan mempengaruhi proses hukum. Dia juga meminta agar tidak ada pihak yang memelintir pertemuan, seolah-olah persoalan Tarok City sudah clear saja dengan pertemuan yang terjadi.

"Tidak ada itu. Kalau bermasalah, ya lanjut. Tidak ada cerita dihentikan. Saya dapat kabar, ada pihak yang ikut dalam pertemuan, minta foto bersama, lalu memposting di media sosial, seolah-olah Kapolda mendukung Tarok City tanpa penjelasan utuh. Itu tidak baik. Saya kecewa karena yang diinformasikan setengah-setengah. Tidak utuh," tegas Kapolda.

Ada beberapa langkah yang akan terus diselidiki jajarannya pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). “Kami tetap melakukan penyelidikan untuk melengkapi berkas pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Karenanya, kami meminta kepada Bupati Padang Pariaman untuk turut mendukung proses ini jika nanti jajaran penyidik memerlukan staf pak bupati untuk dimintai keterangan,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda, pada pertemuan tersebut, jajaran bupati dan stafnya dari Pemkab Padang Pariaman menyerahkan sejumlah berkas. Hal itu, sudah diterima dan tentunya bisa digunakan untuk tambahan penyelidikan oleh jajarannya di Ditreskrimsus. “Tentunya, jika dari pemeriksaan bisa ditemukan pelanggaran tentu kita tindaklanjuti, demikian sebaliknya. Jadi, kami harap bupati bisa membantu penyidik merampungkan berkas pemeriksaan yang menjadi tugas mereka,”kata jenderal bintang dua itu.

Soal ini, Kabag Humas Pemkab Padang Pariaman, Andri Satria Masri menyebutkan belum bisa berkomentar banyak. “Coba besok hubungi lagi dan diharapkan kita bisa mendapatkan keterangan langsung dari bupati,” katanya.

Sebelumnya, Polda Sumbar memproses laporan dari masyarakat soal KPTTC yang disebut memicu banjir hingga puncaknya putuslah jembatan di sekitar kawasan itu.

Direktur Reskrimsus Polda Sumbar KBP Margiyanta mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan terkait laporan itu.b“Saya juga sudah mencek ke lokasi tersebut. Di sana saya hanya temukan, sebuah papan yang bertuliskan, Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum, Padangpariaman proyek pembangunan jalan umum (lanjutan) anggaran Rp8,5 miliar dimulai April selesai September 2018,” katanya kepada Haluan Jumat (4/1).

Ia mengatakan, bahwa tidak ada ia melihat di lokasi tersebut tanda, seperti papan tulisan yang memberi tahu akan dibangunnya kawasan pendidikan terpadu di sana. “Tidak ada judul akan dibangunnya kawasan pendidikan terpadu. Kalau saya browsing digoogle katanya memang akan membangunan kawasan pendidikan terpadu. Tapi keterangan pastinya belum ada dari pihak terkait. Dengan melihat fisik demikian, nanti akan saya lakukan pemanggil kepada pihak terkait,” ucapnya.

Margiyanta menyebutkan, hal ini dilakukan karena ada laporan dari masyarakat, yang mengatakan adanya banjir, sehingga menyebabkan jembatan putus di Kayutanam beberapa waktu lalu.

“Saya akan melihat fakta di lapangan dulu, apakah benar ada kaitannya dengan itu semua. Ternyata setelah saya ke lokasi kemaren, melihat faktanya di lapangan, kemungkinan ada salah satunya sumber air yang tinggi dari atas jembatan putus itu. Sebab saya melihat di titik tertentu yang tadinya jalan beralih menjadi seperti sungai. Berarti itu menunjukan derasnya aliran air ke bawah, kalau diurut, kembalinya ke jembatan itu. Jadi kemungkinan air menjadi besar itu, karena adanya pembangunan ter- sebut,” jelas Margiyanta.

Margiyanta menyebutkan, pihaknya juga akan menyelidiki, pembangunan KPTTC itu berdirinya di kawasan hutan lindung atau bukan. Sekarang ia belum bisa menjawab, personilnya mulai mencek ke perhutanan provinsi dulu. Kalau seandainya itu dibangun di kawasan hutan lindung, berdasarkan undang-undang itu ada aturannya. Hutan lindung itu harus dialih fungsikan dulu oleh kementrian perhutanan. Setelah kementrian setuju baru boleh dibangun, kalau belum setuju berati itu pelanggaran undang- undang,” katanya lagi. (h/mg-pmi)

Ikuti kami di