Harian Haluan

Harianhaluan.com

DUGAAN PUNGLI UANG PAS TRUK

Polisi “Bidik” Pelindo II Teluk Bayur

Polisi “Bidik” Pelindo II Teluk Bayur
 

PADANG, HALUAN – Penangkapan sembilan tersangka pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Teluk Bayur, awal agustus 2018 lalu ternyata berbuntut panjang. Dalam proses hukum, penyelidik Satreskrim Polresta Padang malah menemukan sejumlah indikasi pungutan haram lainnya yang terjadi di pelabuhan kebanggaan urang awak itu dengan nilai pungli ratusan juta.

Informasi yang diterima Haluan, dugaan pungli terjadi di sektor tarif tanda masuk truk atau pas truk pengangkut Crude Palm Oil(CPO) yang melakukan kegiatan pembongkaran di delapan unit Tenen (tangki) timbunan yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur. Awalnya, sesuai aturan yang berlaku, tarif pas truk di Pelabuhan Teluk Bayur senilai Rp1.500/ton. Namun, terhitung 1 Maret 2017, tarifnya dinaikkan menjadi Rp1.800. Diketahui, hingga September di tahun yang sama, kenaikkan tarif tersebut tanpa persetujuan dari Menteri Perhubungan. Seyogyanya, jika terkait pergantian tarif, pengelola pelabuhan (Pelindo), mesti meminta dan menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan dulu sebelum memberlakukan tariff baru.

Kapolres Padang, Kombes Pol Yulmar Tri Himawan membenarkan adanya penyelidikan dugaan pungli ini. Bahkan, mantan Wadiresnarkoba Polda Sumbar itu menduga adanya keterlibatan PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur sebagai pengelola pelabuhan. “Benar. Ada pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pungli di sektor pas truk Pelabuhan Teluk Bayur. Pungutan itu dikutip oleh Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan, dan diduga di luar ketentuan yang berlaku, sesuai keputusan Menteri Perhubungan. Sekarang jajaran Satreskrim sedang melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti serta meminta keterangan saksi,” terang Kombes Pol Yulmar, Senin (14/1) siang.

Disampaikan Yulmar, naiknya tarif pas truk awalnya berdasarkan kesepakatan antara PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Padang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sumbar dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumbar. Kesepakatan itu tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan (BAK) nomor :HK.56/16/12/1/C.TBS-16, 72/INSA/PDG/XII-2016, 070/DPW-ALFI/SB/XII-2016, 101/DPW/APBMI/SB/XII-2016 tentang Biaya Pass dan Retribusi Truk/Peti Kemas  Untuk Curah Cair. Kesepakatan itu ditandatangani di Bali, 16 desember 2016. Sayangnya, transportir sebagai objek pemungutan tidak diikutsertakan dalam penetapan tarif tersebut.

Kesepakatan tarif berlaku pada 1 Maret 2017, sesuai Keputusan Direksi (KD) PT Pelindo II nomor : 568/6/2/1/PI.II-17 yang ditandatangani di Jakarta, 6 Februari 2017 oleh Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya. Namun, dijelaskan Yulmar, untuk memberlakukan kesepakatan tersebut, mesti ada izin dari Menteri Perhubungan. “Jika tanpa persetujuan Menteri Perhubungan, pungutan tidak bisa dilaksanakan. Poin pentingnya, mesti ada keputusan Menteri Perhubungan,” sebut Kapolres.

Persoalan muncul, karena surat persetujuan dari Menteri Perhubungan RI nomor: PR.302/3/9 PHB 2017 tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa kepelabuhan pada PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur baru dikeluarkan pada 22 September 2017. Sementara, pemungutan sudah dilakukan sejak 1 Maret 2017. Dalam rentang waktu Maret – September 2017 inilah polisi mensinyalir kalau pungutan yang dilakukan sesuai kesepakatan itu pungli. “Dugaan punglinya memang antara Maret – September. Menteri belum menyetujui kenaikkan, tapi pengelola pelabuhan sudah melakukan pemungutan. Artinya, ada dugaan pengutipan pas truk secara ilegal, dan tanpa landasan yang jelas,” papar Yulmar.

Dirincikan Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edriyan Wiguna, terdapat selisih antara ketetapan tarif yang diberlakukan sejak 1 Maret 2017 sesuai SK Direksi PT Pelindo dengan persetujuan ketetapan tarif yang diberikan oleh Menteri Perhubungan yaitu pada 22 September 2017. Hitungan penyelidik, ada selisih tarif yang belum diketahui keabsahan sebelum adanya persetujuan dari Menteri Perhubungan sekitar Rp400 juta.

“Pass truk sebesar Rp 1.800/ton sudah berlaku sejak 1 maret 2017, jauh sebelum persetujuan dari Menteri Perhubungan terbit, sehingga perlu didalami tentang keabsahan pemungutan tarif sebesar Rp1.800/ton dari harga tarif yang berlaku sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.500/ton. Selisihnya Rp300/ton. Kalau dihitung per ton memang kecil, tapi jika ditotalkan, semuanya sekitar Rp400 juta. Selisih ratusan juta inilah yang diduga pungli,” rinci Edriyan.

Dijelaskan Edriyan, kejanggalan lainnya, semestinya, biaya pas truk dikutip Pelindo II kepada transportir secara langsung, namun yang terjadi, pengutipan dilakukan kepada tenen, atau tangki timbun. Untuk tagihan PT Pelindo tersebut ditagih ke tenen. Sementara penagihan kepada transportir dilakukan tenen. Lalu uang yang telah ditagih tersebut disetor oleh tenen ke rekening bank milik PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur. “Itu di luar aturan yang berlaku. Semestinya, pengutipan langsung antara Pelindo II Teluk Bayur sebagai pengelola pelabuhan dengan transportir. Tidak ada urusan tenen seperti yang dilakukan saat ini,” ucap Edriyan.

Tenen, menurut Edriyan dibebani tugas di luar pekerjaannya untuk menghitung jumlah tonasi CPO yang masuk ke tangki timbun setiap hari, selama sebulan. Penghitungan itu berdasarkan data timbangan dan dipisahkan per angkutan. Setelah itu tenen mengisi form permintaaan pemakaian alat dan rupa-rupa yang diberikan PT Pelindo II. Kemudian form itu diisi dan distempel oleh tenen untuk diserahkan kepada PT Pelindo II.

“Selanjutnya PT Pelindo II menerbitkan pranota pas truk yang ditujukan kepada tenen. Kemudian tenen datang ke Kantor PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur dan melakukan setor tunai ke rekening PT Pelindo II. Setelah itu bukti setoran tunai tersebut diperlihatkan ke PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur agar nota penjualan jasa asli untuk pass truk dan retribusi terbit. Itulah yang terjadi selama ini. Padahal bukan kerjanya tenen,” urai AKP Edriyan.

Sejumlah Pihak Diklarifikasi

Untuk menuntaskan penyelidikan dugaan pungli ini, dituturkan AKP Edriyan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Mulai dari asosiasi, hingga tenen. Namun, Edriyan tidak menyebutkan secara gamblang siapa saja yang sudah dipanggil. “Ada satu ketua asosiasi yang dipanggil, selanjutnya enam tenen. Pihak Pelindo II Cabang Teluk Bayur dalam waktu dekat juga akan dipanggil,” ungkap Edriyan.

Soal akan adanya penetapan tersangka, Edriyan belum mau berspekulasi. Namun, dia memastikan, jika bukti dan keterangan saksi cukup, gelar perkara akan segera dilakukan untuk menetapkan tersangka. “Runut persoalan sebenarnya jelas, siapa yang terlibat juga jelas. Tapi, penyelidik tak mau gegabah dalam menetapkan tersangka. Jika semua bukti dan keterangan saksi dirasa cukup, baru gelar perkara untuk menetapkan tersangka akan dilakukan. Tidak akan berlama-lama, tunggu saja, nanti akan dipublikasi,” sebut Edriyan.

Terkait persoalan ini, General Manager Teluk Bayur Armen Amir belum mau berkomentar. "Saya belum bisa berkomentar banyak terkait persoalan ini," ungkapnya kepada Haluan. (h/mg-per)

Ikuti kami di